Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memperkuat sinergi lintas lembaga melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan peran perempuan dalam pengawasan pemilu bukan sekadar pelengkap, melainkan pilar strategis yang sangat vital.
"Perempuan bukan hanya objek perlindungan dalam pemilu—mereka adalah aktor pengawasan yang kuat dan strategis. Perempuan terbukti membawa perspektif yang lebih peka terhadap potensi pelanggaran yang menyasar kelompok rentan, serta mampu menjangkau pemilih perempuan yang kerap luput dari pengawasan konvensional," ungkap Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam sambutannya di MoU dengan KemenPPPA di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Lanjut Bagja, pemilu 2024 baru saja usai, Bawaslu telah mulai memetakan langkah menuju Pemilu 2029. Bagja memaparkan jika pemungutan suara dilaksanakan pada Februari 2029, maka tahapan awal sudah akan dimulai sejak Juni 2027. Oleh karena itu, kerja sama dengan KemenPPPA ini menjadi "tonggak penting" untuk mempersiapkan infrastruktur pengawasan yang lebih inklusif jauh sebelum tahapan dimulai.
Menurut Bagja, Bawaslu secara strategis menempatkan pengawas perempuan sebagai ujung tombak dalam menjaga integritas ruang-ruang domestik yang sering kali tidak terjangkau oleh pengawasan konvensional. Dia melihat kehadiran perempuan dalam struktur pengawasan bukan sekadar pemenuhan kuota, melainkan kebutuhan fungsional untuk mendeteksi potensi pelanggaran di akar rumput, terutama dalam memutus rantai politik uang dan memastikan perlindungan bagi kelompok rentan di lingkungan sosial terkecil.
"Perempuan di lingkungan pengawas berperan aktif dalam sosialisasi pada ibu-ibu desa dan kelurahan, mendeteksi dini praktik politik uang yang kerap terjadi di ruang-ruang domestik, serta menjadi jembatan pelaporan bagi korban intimidasi dan kekerasan berbasis gender dalam pemilu. Pengalaman dan kepekaan sosial yang dimiliki perempuan menjadikan mereka garda terdepan yang efektif dalam membangun budaya pemilu yang bersih dan berintegritas melalui kemampuan komunikasi sosial yang luwes dalam pencegahan berbasis komunitas," tegas Bagja.
Saat ini, Bagja menyampaikan keterwakilan perempuan sebagai komisioner permanen Bawaslu mencapai sekitar 22 persen, dengan proporsi staf perempuan di Sekretariat Jenderal mencapai 50 persen. Bagja juga menonjolkan kuatnya kepemimpinan perempuan di internal dengan kehadiran anggota Bawaslu Lolly Suhenty serta Inspektur Utama Rini Wartini.
Sebagai langkah konkret, Bawaslu kini menggencarkan program bertajuk "Perempuan Berdaya Mengawasi" guna memastikan perempuan Indonesia memiliki kapasitas mengawasi praktik pemilu di lingkungannya.
Acara ini turut dihadiri Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, Anggota DPR RI Nurul Arifin dan Eva Monalisa, Anggota DPD RI, serta tokoh senior Prof. Dr. Wardiman Djojonegoro. Bagja menutup dengan menegaskan bahwa MoU ini adalah awal dari komitmen nyata demi pemilu yang adil dan ramah terhadap perempuan serta anak.
Editor: Reyn G
Foto: Jaka Fajar
