Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin berharap permasalahan daftar pemilih yang kerap terjadi saat pemilu dan pemilihan tidak terjadi lagi pada Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Hal tersebut Afif katakan saat menghadiri Rakornas Dukcapil tahun 2022 secara daring, Rabu (9/2/2022).
Afif menyebutkan beberapa temuan permasalahan daftar pemilih pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 diantaranya daftar pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi terdaftar di DPT pemilih. Lalu, terdapat pemilih telah memenuhi syarat tetapi tidak terdapat dalam DPT, dan kesalahan elemen data dalam DPT.
"Ini beberapa temuan pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 lalu. Titik tekannya bukan pada kekurang kemarin, tetapi kita antisipasi bagaimana ini tidak terjadi lagi agar kemeriahan pemilu dan pemilihan tidak selalu persoalan DPT lagi, tapi beranjak pada hal yang lebih subtansi dalam meningkatkan kualitas demokrasi kita," ujarnya.
Pria lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga menegaskan daftar pemilih merupakan data hidup yang setiap saat dapat terkoreksi.
"Terkoreksi disini artinya data bisa bertambah atau berkurang karena pemilih berusia 17 tahunnya bisa nambah atau berkurang," jelasnya.
Untuk itu, kata Afif ada beberapa rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan. Pertama, perlu adanya konsolidasi dan pencermatan data bersama dari berbagai pihak terhadap data dan data pemilih. Kedua, perlu adanya keterbukaan data dan pengamanan data dalam proses pemutakhiran dan DPT.
"Ini menjadi penting karena data ini ada informasi yang dikecualikan terkait dengan NIK dan seterusnya, ini menjadi konsen kita untuk melakukan pengamanan data," ungkapnya.
Ketiga, juga diperlukan adanya perbaikan dan pengecekan data secara real time dan keempat perlu adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara para pihak.
"Koordinasi dan kolaborasi lebih cepat sebelum tahapan berjalan itu menjadi kata kunci," imbuhnya.
Editor: Hendi Purnawan
