Baru Dilantik, Tujuh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Diminta Fokus Awasi DPT
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik tujuh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat masa jabatan 2023-2028. Bagja meminta anggota baru untuk fokus mengawasi tahalan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Bagja Soroti Paduan Politisasi Identitas, Disinformasi, dan Ujaran Kebencian Sebagai Ancaman Nonmiliter di Pemilu 2024
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengantisipasi paduan antara politisasi identitas, disinformasi dan ujaran kebencian yang memungkinkan menjadi ancaman nonmiliter di Pemilu 2024.

Bawaslu Sebut Rekrutmen SDM Ad Hoc dan Masalah Teknis Masih Jadi Tantangan Pemilu 2024
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan masalah sumber daya manusia (SDM) ad hoc (sementara) dan kendala teknis masih menjadi tantangan dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Persoalan SDM yang dimaksud Herwyn yakni kesulitan merekrut SDM ad hoc yang berpengalaman dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.

Puadi Harap Alat Kerja Pengawasan Kampanye, Mudahkan Pengawas Pemilu dalam Menindak
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu tengah menyusun alat kerja pengawasan kampanye Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Puadi berharap alat kerja tersebut nantinya mempermudah pengawas pemilu dalam melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran.

Bawaslu Tandatangani Komitmen Bersama Ciptakan Pemilu Damai 2024
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Bawaslu menandatangani komitmen bersama ciptakan Pemilu damai 2024. Penandatanganan tersebut dilakukan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bersama sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Damai, perwakilan tingkat tinggi PBB, dan platform media sosial.

Bawaslu Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Hasil Temuan Bawaslu Provinsi Kaltim
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar sidang temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL/00.00/VI/2023 yang terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (21/6/2023). Dalam hal ini pelapor sekaligus yang melakukan temuan adalah Bawaslu Provinsi Kaltim yang melaporkan KPU Provinsi Kaltim.

Tangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian di Pemilu 2024, UNESCO ajak Bawaslu Bergabung dalam ‘Social Media 4 Peace’
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mengajak Bawaslu untuk menangkal hoaks dan ujaran kebencian melalui kampanye mereka yang berjudul Social Media 4 Peace.

Banyak Pasal Pidana dalam UU Pemilu, Puadi Nilai Jadi Problematik
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menilai banyaknya pasal pidana dalam Undang- Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang bisa multitafsir dan tidak aplikatif, jadi salah satu problematika dalam menangani tindak pidana pemilu. Dia menyampaikan itu kala menjadi narasumber di Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu, Selasa (20/6/2023) di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sosialisai Perbawaslu Layanan Advokasi Hukum, Totok: Beri Rasa Aman dan Nyaman Kepada Jajaran Pengawas
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menjelaskan keberadaan Perbawaslu 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh jajaran pengawas pemilu dalam bekerja. Selama, kata dia, jajaran pengawas tersebut bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bawaslu Imbau Calon Peserta Pemilu Ikuti Aturan Kampanye di Media
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengimbau calon peserta pemilu yang memiliki kelebihan dana atau memiliki media harus mengikuti aturan berkampanye sesuai peraturan perundangan. Dia berpesan, jangan sampai calon peserta pemilu semena-mena mengkampanyekan dirinya di media, tanpa mengikuti aturan yang berlaku.

Audiensi ke Bawaslu, PKS Sampaikan Persoalan DPS Pemilu 2024
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menerima keluhan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait persoalan daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan berdasarkan penuturan KPU, nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) tidak bisa diberikan kepada Bawaslu atau partai politik.

Koalisi Masyarakat Indonesia Antikorupsi Minta Bawaslu Desak KPU untuk Kembali Mengatur LPSDK
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Koalisi Masyarakat Indonesia Antikorupsi meminta Bawaslu untuk mendesak KPU agar kembali mengatur Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Ajak Jemaat GMIM Antiokhia Cibubur Awasi Pemilu, Herwyn Jabarkan Tahapan Krusial Pemilu 2024
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak jemaat Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM) turut terlibat mengawasi jalannya Pemilu Serentak 2024. Dia pun menjabarkan beberapa tahapan krusial yang perlu diawasi secara bersama.

Bagja Harap Calon Anggota Bawaslu, Miliki Jiwa Berani Tegakkan Hukum Pemilu
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan calon anggota Bawaslu yang akan berkontestasi dalam seleksi di tingkat daerah, harus memiliki jiwa 'Berani'.

Dia menyampaikan itu saat menjadi pembicara kunci Kursus Kepemiluan Nasional oleh Komite Independen Salam Pemilu (KISP) secara daring, Sabtu (17/6/2023).

Awasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Lolly: Daftar Pemilih Harus Akurat dan Benar
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan 'all out' dalam mengawasi tahapan pemutakhiran daftar pemilih hingga penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU kabupaten/kota yang dijadwalkan pada 20-21 Juni 2023. Hal itu dilakukan, kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty demi menjaga kualitas pemilu dan pemilihan 2024 mendatang.