Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran pengawas pemilu tegas mengawasi pemutakhiran data pemilih (mutarlih) yang tengah dilakukan oleh KPU. Ketegasan itu kata dia, juga merupakan amanah yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat saat membuka Konsolidasi Nasional, pada akhir 2022 lalu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap Bawaslu bisa menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menjaga pelaksanan Pemilu 2024 yang semakin erat. Menurutnya bentuk kerja sama dan kolaborasi itu mulai dari mencegah hoaks, ujaran kebencian, politik Identitas, dan potensi ancaman lainnya di media siber.
Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers membentuk Gugus Tugas pengawasan dan pemantau pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Pembentukan Gugus Tugas ditandai dengan penandatanganan Keputusan Bersama saat Puncak Hari Pers Nasional di Medan, Kamis (9/2/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menekankan perlunya dukungan pemerintah bagi Bawaslu berdasarkan sarana prasana dan pemenuhan kebutuhan pegawai.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meluncurkan aplikasi 'Jarimu Awasi Pemilu'. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan aplikasi komunitas digital pengawasan partisipatif tersebut dibuat sebagai percepatan pertukaran informasi, edukasi, literasi kepemiluan, serta amanah Perbawaslu Pengawasan Partisipatif.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta penindakan pelanggaran dan pengawasan dana kampanye pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan Bawaslu telah membuat Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2022 tentang Panduan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mendorong adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota. Hal itu guna meminimalisir keberatan informasi pada tahapan Pemilu 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu berkomitmen meningkatkan kualitas regulasi penanganan pelanggaran pemilu dengan menyusun Rancangan Perbawaslu Investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu. Anggota Bawaslu Puadi berharap dua rancangan perbawaslu ini cepat diwujudkan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran Bawaslu divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bawaslu daerah (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menulis buku proses perekrutan pengawas 'ad hoc' (sementara) seperti Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) tahun 2022.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu, Puadi menyampaikan tantangan dalam penanganan tindak pidana sesuai UU Pemilu maupun UU Pemilihan (pilkada). Menurutnya, setidaknya ada lima tantangan dalam penanganan tindak pidana pemilu.
Sidoarjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu kabupaten/kota memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana penanganan pelanggaran dilakukan Bawaslu. Hal itu perlu dilakukan, alasannya kata dia, banyaknya laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran pemilu dan memunculkan asumsi masyarakat, Bawaslu belum bekerja secara maksimal.
