Kutai Kartanegara, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta seluruh Panwascam se-Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegakkan aturan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pemilihan Kepala Daerah Kukar 2024. Dia menegaskan Panwascam harus berani dan konsisten menindak setiap dugaan pelanggaran.
Gresik, Bawaslu Kaltim- Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Wamustofa Hamzah bersama Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengawasi langsung pencetakan, penyortiran, serta pelipatan Surat Suara Pemilihan Suara uIang (PSU) Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.
Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda, memberikan pembekalan untuk memperkuat jajaran Bawaslu terhadap persiapan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara.
Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda, menekankan pentingnya keterbukaan data publik sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kerja pengawasan. Menurutnya, transparansi dalam penyajian data tidak hanya meningkatkan akuntabilitas Bawaslu tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi.
Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat - Menggelar evaluasi terkait tata kelola kelembagaan dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi pasca pengawasan tahapan Pemilihan Tahun 2024, dengan tujuan memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas kerja di lingkungan Bawaslu.
Tarakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Memanfaatkan momentum Ramadan, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak jajarannya untuk melakukan refleksi dan evaluasi kinerja. Menurutnya, pengawasan pemilu yang bermartabat dan adil harus terus diperbaiki agar semakin kredibel, terutama setelah rangkaian pemilu dan pilkada usai.
Manokwari, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Republik Indonesia Herwyn JH Malonda menekankan evaluasi penyelenggaraan pengawasan setiap tahapan pemilihan sangat penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Evaluasi tersebut juga penting untuk memperbaiki tata kelola dan strategi dalam pengawasan agar kepercayaan publik terhadap Bawaslu meningkat
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan ngabuburit pengawasan tidak sekadar meningkatkan spritualitas, melainkan meningkatkan literasi kepemiluan bagi seluruh jajaran Bawaslu.
Samarinda, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi kinerja pengawasan pemilu yang dilakukan jajaran Bawaslu Kalimantan Timur (Kaltim) dalam Pemilu dan Pemilihan 2024. Terlebih Bawaslu Kaltim turut meluncurkan buku potret pengawasan pemilu yang berisi perjalanan para pengawas pemilu dalam mengawasi Pemilu dan Pemilihan 2024.
Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Gorontalo Utara, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda minta proses perekrutan Pengawas Ad-hoc untuk Panwascam, PKD, serta PTPS segera dilakukan.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berterima kasih, sekaligus mengapresiasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Utara yang kompak mengawal pengawasan Pemilihan serentak 2024 di Sulawesi Utara.
Kota Palopo, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota mempersiapkan rencana pencarian dana belanja honorium Pengawas TPS (PTPS) dilakukan sejak jauh-jauh hari. Hal ini penting supaya tidak ada keterlambatan pemberian hak bagi PTPS dan tidak menjadi masalah.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjabarkan isu-isu strategis yang menjadi perhatian Bawaslu dalam Pemilihan 2024. Setidaknya ada dua belas isu yang menjadi sorotan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu, Dewan Pers, KPU dan KPI resmi membentuk Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan 2024. Gugus tugas diharapkan bisa mewujudkan ruang informasi publik yang adil, tanpa misinformasi dan disinformasi dalam Pemilihan 2024.
