Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Bawaslu terus mematangkan strategi penguatan kelembagaan pengawasan Pemilu melalui rapat tindak lanjut penyusunan perubahan peraturan kelembagaan yang digelar di Auditorium Bawaslu Sumatera Selatan, Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat struktur dan kapasitas pengawasan Pemilu di seluruh tingkatan.
Anggota Bawaslu Herwyn J.H Malonda menegaskan bahwa pembahasan perubahan regulasi bukan hanya menyasar aspek teknis, tetapi juga menyentuh isu fundamental kelembagaan. “Kita sedang mengkaji ulang Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022. Ada sejumlah pasal yang perlu disesuaikan, terutama terkait pembinaan dan penanganan pelanggaran kinerja,” jelasnya.
Herwyn juga menekankan pentingnya penyusunan Perbawaslu baru terkait pendidikan dan pelatihan yang lebih komprehensif. Ia menyoroti perlunya perubahan pola penunjukan narasumber agar pelatihan memberikan dampak nyata pada peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan. “Selama ini penunjukan narasumber sering didasarkan kedekatan personal. Pola ini harus diubah,” tegasnya.
Dalam rapat turut dibahas wacana pembentukan unit kerja khusus penanganan pelanggaran kinerja, penguatan pengawasan partisipatif, peningkatan profesionalitas dalam penegakan hukum termasuk adjudikasi, serta kesiapan menghadapi tantangan Pemilu digital dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan.
Rapat menghasilkan kesepahaman untuk memperkuat sistem pembinaan, meningkatkan kapasitas SDM, serta mendorong pengembangan pengawasan berbasis data dan teknologi. Herwyn menegaskan bahwa integritas tetap menjadi prinsip utama. “Netralitas, profesionalitas, dan tanggung jawab moral adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Kita harus menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Plh Ketua Bawaslu Sumsel, Ahmad Naafi, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. “Ini bukti nyata komitmen kita dalam memperkuat kelembagaan pengawasan di daerah,” katanya.
Kegiatan ini dihadiri Deputi Bidang Dukungan Administrasi Bawaslu La Bayoni, Anggota Bawaslu Sumsel Muhammad Sarkani, serta Ketua dan Anggota Bawaslu provinsi se-Indonesia dan kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.
