Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Kamis, 8 Agustus 2019 - 14:03 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Jawa Timur (Jatim) Purnomo Satriyo Pringgodigdo merasa bangga keterangan Bawaslu kabupaten/kota se-Jatim dijadikan pertimbangan putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengambil putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif (pileg) tahun 2019.
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Rabu, 7 Agustus 2019 - 15:29 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menghadiri putusan sidang sengketa hasil pemilihan legislatif (pileg) tahun 2019, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan apresiasi penyelenggara pemilu tingkat daerah, baik KPU maupun Bawaslu. Menurutnya, mereka sudah bekerja apik dalam menghadapi sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ditulis oleh Andrian Habibi pada Rabu, 7 Agustus 2019 - 15:22 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Sumatra Selatan (Sumsel) Junaidi mengatakan, dua hal yang harus dilakukan setelah sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ditulis oleh Bhakti Satrio pada Rabu, 7 Agustus 2019 - 14:16 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi (kordiv) Hukum Data dan Informasi Bawaslu Gorontalo Idris Usuli mengaku, pihaknya menyiapkan penguatan kapasitas bagian hukum dalam menyusun dokumen sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) tahun 2019.
Ditulis oleh Reyn Gloria pada Selasa, 6 Agustus 2019 - 21:16 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas ketegasan dan transparansi dalam memutus perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) 2019.
Ditulis oleh Andrian Habibi pada Selasa, 6 Agustus 2019 - 21:02 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum -Koordinator Hukum Bawaslu Riau Amirudin Sijaya mengatakan, proses hingga putusan sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pembelajaran dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020.
Ditulis oleh Andrian Habibi pada Selasa, 6 Agustus 2019 - 16:52 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Nusa Tenggara Timur (NTT) Melpi Minalria Marpaung mengatakan, pihaknya menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg).
Webmail
