Evaluasi pengawasan pemilu 2019

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020, Koordinator Divisi Hukum Data dan Infromasi Bawaslu Fritz Edward Siregar menekankan pentingnya evaluasi diri untuk meningkatkan kinerja pengawasan. Hal ini dia tujukan bukan hanya untuk Bawaslu provinsi, kabupaten, dan kota, melainkan juga untuk Bawaslu pusat.

Sukoharjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tahapan Pemilu 2019 hampir selesai. Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai melakukan evaluasi pengawasan Pemilu 2019 dan mempersiapkan diri mengawasi Pilkada 2020.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, laporan akhir penanganan pelanggaran Pemilu 2019 harus memunculkan eksistensi Bawaslu sebagai pemutus dugaan pelanggaran pemilu.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta penulisan laporan akhir penanganan pelanggaran Pemilu 2019 harus bernilai akademis. Produk laporan ini menurutnya tak hanya bersifat informatif, tapi harus bisa menjadi rujukan ilmiah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan meminta seluruh Bawaslu kabupaten/kota membuat laporan hasil pengawasan Pemilu 2019 yang punya nilai akademis dan literasi. Hal tersebut menurutnya supaya bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan info kepemiluan di Indonesia.

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, laporan akhir pengawasan Pemilu 2019 yang dilakukan Bawaslu daerah harus dituangkan dalam bentuk buku.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, sesuai tagline ‘Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Keadilan Pemilu’, maka kinerja Bawaslu demi memberikan keadilan. Menurutnya, memang ada yang merasa kecewa dengan putusan penanganan pelanggaran administrasi tapi untuk pihak yang diuntungkan tentu akan menerima dengan senang hati.