• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono memastikan jajaran pengawas pemilu seluruh Indonesia telah siap menyampaikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 untuk pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan peran aktif Bawaslu dalam upaya mewujudkan pemilu yang ramah perempuan. Dia menyampaikan itu saat menjadi pembicara dalam seminar yang diadakan Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Jumat, (26/04/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan akan ada 297 laporan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif (PHPU Pileg) calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta seluruh jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bisa bekerja lebih cepat dan tepat dalam menyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif (PHPU Pileg) calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Empat pimpinan Bawaslu meminta jajaran Bawaslu daerah bersiap dengan tugas sisa Pemilu 2024 sekaligus mempersiapkan pengawasan Pemilihan (Pilkada) Serentak Tahun 2024.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Selasa, 31 Oktober 2023 - 09:59 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda menegaskan bahwa peningkatan kompetensi jajaran Bawaslu Provinsi di Indonesia penting untuk dilakukan. Meski diakuinya banyak anggota Bawaslu Provinsi yang terpilih saat ini merupakan orang yang berpengalaman di bidang kepemiluan, namun belum tentu situasi Pemilu 2024 sama seperti yang sudah mereka jalani.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Senin, 30 Oktober 2023 - 12:10 WIB

Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menutup rangkaian penguatan lembaga dalam rangka penguatan kompetensi kepemimpinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, di Lombok, Nusa Tenggara Barat Minggu (29/10/2023). Ia mengatakan Anggota Bawaslu dituntut untuk dapat melakukan pembagian waktu dengan efisien serta merespons dengan cepat terhadap pelanggaran dan masalah yang muncul.

Ditulis oleh : Jaka Fajar
pada : Senin, 30 Oktober 2023 - 10:30 WIB

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan bahwa perbedaan pilihan dan sikap dalam pemilu adalah hal yang lumrah. Namun, diharapkan perbedaan itu tidak memecah belah kesatuan bangsa Indonesia. Sebab, pada dasarnya tujuan pemilu adalah mencapai masyarakat yang demokratis, adil dan makmur.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Minggu, 29 Oktober 2023 - 19:30 WIB

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyerukan untuk mahasiswa agar dapat terus menjadi agen pengawasan dalam Pemilu 2024 saat ini. Dia melihat salah satu caranya dengan ikut memantau dan mengawasi pelanggaran di lingkungan sekitar.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Sabtu, 28 Oktober 2023 - 21:30 WIB

Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan seluruh jajaran Sekretariat Panwaslu LN bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan anggarannya. Menurutnya, Anggaran yang didapatkan Panwas LN berasal dari negara, untuk itu harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

"Karena dana ini dari negara dan dari rakyat, tentu dana ini harus dapat di pertanggungjawabkan," ujarnya, di Bali, Sabtu (28/10/2023).

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Sabtu, 28 Oktober 2023 - 19:30 WIB

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memandang perlu melakukan koordinasi untuk mendudukkan kewenangan masing-masing instansi dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran netralitas anggota TNI-Polri, termasuk netralitas ASN dalam lingkungan lembaga TNI-Polri.

Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu Puadi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Netralitas TNI, Polri dan ASN dalam Pemilu 2024, di Bali, (28/10/2023).

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Sabtu, 28 Oktober 2023 - 16:30 WIB

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak para aktivis Pemuda yang ada di Bali terlibat aktif mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024. Bagi dia, keterlibatan aktifis sebagai 'agent of social control' sangat penting untuk menyukseskan hajatan perwujudan kedaulatan rakyat tersebut.

Ditulis oleh : irwan
pada : Sabtu, 28 Oktober 2023 - 07:43 WIB

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan Formulir Model A (Form A) menjadi barang yang sangat amat penting bagi jajaran pengawas pemilu, karena di dalamnya bukan hanya data hasil pengawasan. Tetapi juga dapat sebagai bukti ketika ada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Jumat, 27 Oktober 2023 - 22:11 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menjabarkan manfaat dari netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dalam pemilu. Dia juga menyebutkan, adanya kendala dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN, khususnya dalam rekomendasi hasil penanganan oleh Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Jumat, 27 Oktober 2023 - 22:01 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn mengungkapkan butuhnya peran serta masyarakat menjadi pengawas pemilu partisipatif sebagai mitra Bawaslu dalam mencegah dan menangkal pelanggaran pemilu. Menurutnya, peran masyarakat sangat strategis karena akan kesulitan bagi Bawaslu untuk mengawasi pemilu tanpa peran serta masyarakat.

Halaman

PENGUMUMAN HASIL TES SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 Nomor : K2630/D4062/XII/18.01 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

PENGUMUMAN TENTANG JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN TES SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018

PENGUMUMAN TENTANG PERUBAHAN PENGUMUMAN NOMOR 1019/BAWASLU/B.ADM/KP.01.00/X/2018

Sehubungan dengan hasil rapat Tim Pelaksana Seleksi CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2018, perlu
dilaksanakan verifikasi ulang terhadap berkas pelamar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Berdasarkan hasil verifikasi ulang terhadap berkas pelamar yang telah diunggah pada laman https://sscn.bkn.go.id, Tim Pelaksana Seleksi CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2018 menetapkan hal-hal sebagai berikut:

LAPORAN PERIODIK POSKO PENGADUAN HAK PILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tingkat nasional pada 16 September 2018, diputuskan bahwa akan dilakukan penyempurnan oleh KPU berdasarkan masukan/tanggapan dari Bawaslu dan peserta Pemilu selama 60 hari sejak ditetapkan (hingga 16 november 2018).

File Pendukung: 

Surat Imbauan Netralitas ASN

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ProvinsiSulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:
 

PENGUMUMAN PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN DAN REVISI JADWAL SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: K26-30/V 141-2/99, tanggal 3 Oktober 2018 perihal Perpanjangan Jadwal Pendaftaran CPNS Tahun 2018, menyampaikan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia, Perpanjangan Masa Pendaftaran dan Revisi Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

File Pendukung: 

Penjadwalan Verifikasi Tingkat atau Jenis Disabilitas

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text