Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan meminta Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu harus bisa menerjemahkan empat tugas fungsi (tusi) Bawaslu yakni pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses ke dalam model kompetensi pengawas pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan kajian mengenai model kompetensi dan skema pelatihan pengawas pemilu dalam rangka kesiapan menuju Pemilu Serentak Tahun 2024. Kajian dilakukan dengan melibatkan para penggiat pemilu, akademisi, aktivis serta jajaran Bawaslu daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu Agung Bagus Gede Bhayu Indraatmadja meminta inventarisasi persiapan dalam menyusun aturan teknis menjelang Pemilu Serentak 2024. Menurutnya, perlu menyesuaikan aturan pengawasan partai politik (parpol) dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVIII/2020.
Kepahiang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu – Ketua Bawaslu RI Abhan mengajak jajaran pengawas memperkuat konsolidasi internal dalam rangka persiapan menyambut pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu tepatnya di Kabupaten Kepahiang, Kamis (17/3/2022).
Palembang, Bawaslu Sumsel – Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan tiga hal yang perlu disiapkan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Hal ini Ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Kesiapan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dihadiri oleh Seluruh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan (15/3).
Manggarai Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memantabkan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan. Acara tersebut dibuka oleh Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di Manggarai Barat, Jumat (11/3/2022).
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menegaskan kode etik penyelenggara pemilu bertujuan menghasilkan pemilu dan pemilihan (pilkada) berkualitas. Begitu pula diungkapkan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati yang menyarakan dalam menjalankan tugas penyelenggara pemilu dituntut transparan dan terbuka dengan pelibatan jajaran lainnya.
 |
Webmail
