Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Prinsip Kehatian-hatian, Puadi Minta Pengawas Pemilu Punya Bukti Kuat Tangani Temuan Pelanggaran

Bandarlampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Puadi mengingatkan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berhati-hati dalam menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilihan 2024.

Bawaslu Lantik Irtama dan Empat Kasek DOB Papua

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua dan Sekretaris Jenderal Bawaslu melantik sekaligus mengambil sumpah/janji pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Bawaslu. Para terlantik diminta untuk bekerja dengan baik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Lolly Instruksikan Jajaran Bawaslu Publikasi Kerja-Kerja Pengawasan

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memberi instruksi kepada jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, untuk melakukan publikasi kerja-kerja pengawasan yang sudah dilakukan pada Pemilu 2024 dan saat Pemilihan Serentak 2024 mendatang.

Herwyn Minta Data Dana Hibah yang Disampaikan Lengkap dan Apa Adanya

Somosir, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta data dana hibah yang dimiliki jajaran Bawaslu disampaikan dengan lengkap dan apa adaya. Hal tersebut kata dia agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Bawaslu dan KPU akan Rakor Bersama Perdana Samakan Perspektif Penafsiran Undang-undang

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi selaraskan peraturan-peraturan baik dari segi pengawasan dan penyelenggaraan terkait Kepemiluan, Bawaslu dan KPU akan lakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama untuk pertama kalinya.

Pengumpulan Data IKP Libatkan Bawaslu Kabupaten/Kota, Herwyn: Kita Butuh Data Komperhensif

Ditulis oleh : Reyn Gloria

pada : Sabtu, 22 Oktober 2022 - 00:00 WIB

Kupang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan pengumpulan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat valid dan komperehensif. Untuk itu, dia menekankan pentingnya ketepatan metodologi pengumpulan data dan pemetaan berbagai potensi pelanggaran.

Audiensi dengan DPRD Batang, Bagja Jelaskan tentang NPHD

Ditulis oleh : Rama Agusta

pada : Jumat, 21 Oktober 2022 - 20:32 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan bahwa anggaran terkait pembiayaan Bawaslu daerah hingga pengawas ad hoc (sementara) dalam pemilihan (pilkada) melalui hibah dari APBD. Anggaran tersebut menurutnya dikeluarkan kepala pemerintahan daerah (gubernur dan bupati/wali kota) melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang telah disetujui DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

Totok: Ciptakan Nuansa Aman dan Nyaman Saat Awasi Verifikasi Faktual

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi

pada : Kamis, 20 Oktober 2022 - 22:50 WIB

Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengimbau agar seluruh jajaran Bawaslu Kalimantan Tengah (Kalteng) dapat bergotong royong memberikan rasa nyaman kepada anggota partai politik (parpol) saat mengawasi tahapan Verifikasi Faktual (Verfak) Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 saat ini.

Tidak Hanya Awasi Pemilu, Bagja: Bawaslu Siap Bina Parpol Lakukan Sosialisasi dan Kampanye yang Benar

Ditulis oleh : Robi Ardianto

pada : Kamis, 20 Oktober 2022 - 20:42 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu tidak hanya melakukan pengawasan pemilu, tetapi juga siap membantu partai politik dalam melakukan sosialisasi yang benar dan kampanye yang benar. Hal tersebut dikatakan Bagja saat menjadi narasumber di acara Hari Ulang Tahun (HUT) Golkar, Ji-Expo, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2022).

Masalah dalam Pendaftaran Parpol, Bagja Ungkap Perlunya Persamaan Persepsi Penyelenggara Pemilu

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS

pada : Kamis, 20 Oktober 2022 - 19:39 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjabarkan beberapa permasalahan dalam proses tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik (parpol). Menurutnya perlunya persamaan persepsi antar-penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dalam mengantisipasi persoalan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Tingkatkan Kinerja Pengawasan Digital, Bawaslu Perkuat Sistem Teknologi Informasi

Ditulis oleh : Hendi Purnawan

pada : Kamis, 20 Oktober 2022 - 15:15 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan, Bawaslu terus meningkatkan kinerja pengawasan digital. Salah satunya dengan memperkuat Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran (Sigap Lapor) dan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu).

Pembekalan Timsel Bawaslu Kalbar 2023-2028, Sosialisasi Seleksi Difokuskan ke Tiga Kelompok

Ditulis oleh : Jaa Pradana

pada : Rabu, 19 Oktober 2022 - 13:16 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan menyelenggarakan seleksi calon anggota Bawaslu Kalbar periode 2023-2028. Kepada tim seleksi (timsel), Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda meminta agar memprioritaskan sosialisasi perekrutan kepada tiga kelompok masyarakat yakni perempuan, disabilitas, dan kelompok marjinal atau masyarakat adat.

Lolly Harap IKP Mampu Jadi Formulasi Pengawasan Pemilu bagi Eksternal dan Internal

Ditulis oleh : Rama Agusta

pada : Rabu, 19 Oktober 2022 - 07:59 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) mampu memformulasikan (jadi rumusan) strategi pengawasan pemilu. Strategi tersebut, kata Lolly, sebagai rujukan kerawanan pengawasan pemilu, yang tidak hanya menyasar pihak eksternal, melainkan internal Bawaslu itu sendiri.

Evaluasi Tiga Perbawaslu, Totok Minta Jajaran Kerja Cepat dan Tepat

Ditulis oleh : Reyn Gloria

pada : Rabu, 19 Oktober 2022 - 07:35 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta jajaran dari tingkat pusat hingga Bawaslu kabupaten/kota dapat bekerja sama ikut membantu mengevaluasi tiga Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. Dia ingin Bawaslu bekerja dengan cepat dan tepat.

Hadiri Rapat Kominfo, Bagja Ungkap Bakal Dibentuk Satuan Tugas Tangkal Hoaks

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS

pada : Selasa, 18 Oktober 2022 - 18:29 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan perlunya pembentukan satuan tugas dalam menangani serangan 'cyber', khususnya dalam menangkal dan menindak politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), hoaks, dan ujaran kebencian.

Hal tersebut dia ungkapkan saat menghadiri Rapat Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jakarta, Selasa (18/10/2022).