Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengapresiasi serta merasa terbantu dengan keterangan tertulis yang disampaikan Bawaslu dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat membuat pusat data yang komperehensif, valid, dan tak gampang diretas. Penggunaan teknologi ini baginya juga diharapkan meningkatkan pengawasan pemilu secara digital.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Jelang pembentukan Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN), Bawaslu bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) mematangkan draft perjanjian kerja sama (PKS) tentang fasilitasi penyelenggaraan pengawasan Pemilu 2024 luar negeri, di Jakarta, Senin (30/01/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Penangaan Pelanggaran dan Data Informasi (Datin) Bawaslu Puadi menyatakan perlunya penataan infrastruktur sebelum membangunan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baik. Selain itu, dia menegaskan, perlunya memperkuat keamanan siber yang memadai.
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu - Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih yang di gelar oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, di Hotel Mercure Bengkulu, Kamis (26/01/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mendorong terbentuknya gugus tugas pengawasan konten media sosial (medsos). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan, gugus tugas yang terdiri dari Bawaslu, KPU, KPI, dan Dewan Pers bertujuan untuk meminimalisir sumber berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, dan isu suku, ras, agama, antargolongan (SARA) yang kerap muncul di media sosial selama tahapan pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menjawab ajakan kerja sama penanganan konten negatif yang berkaitan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan (pilkada) tahun 2004 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Menurutnya kerja sama ini menjadi penting dalam memastikan proses kontestasi berlangsung sesuai peraturan perundang-undangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- DPR bersama Kemendagri, KPU, dan DKPP menyetujui tiga rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Tiga Perbawaslu tersebut yakni, Perbawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, serta Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.