• English
  • Bahasa Indonesia

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan bahwa pengawas pemilu dalam pemilu atau pemilihan merdeka mengawasi. Hal ini merupakan refleksi Republik Indonesia yang telah 79 tahun merdeka.

 

Nunukan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memberikan semangat kemerdekaan kepada jajaran pengawas se-Kalimantan Utara (Kaltara) dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia.

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meningatkan jajaran Bawaslu daerah untuk memperkuat bukti jika menemukan dugaan pelanggaran saat Pemilihan 2024.

Nunukan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengapresiasi jajaran di daerah termasuk ad hoc, Bawaslu Kabupaten/Kota,dan Bawaslu Provinsi yang akan menghadapi pemilihan mendatang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengapresiasi serta merasa terbantu dengan keterangan tertulis yang disampaikan Bawaslu dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024.

Ditulis oleh : falcao
pada : Jumat, 24 Juni 2016 - 00:23 WIB

Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu dari  tiga Provinsi di luar Pulau Jawa yakni Maluku Utara, Papua dan Sulawesi Tenggara menjadi tim terbaik dalam pelaksanaan training of trainers (ToT) yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI, di Bekasi, 20 s.d 23 Juni 2016.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Kamis, 23 Juni 2016 - 06:05 WIB

Bekasi, Badan Pengawas Pemilu – Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memberikan kewenangan baru bagi Bawaslu dalam menindaklanjuti pelanggaran pemilu untuk kasus politik uang, menjadi tantangan yang siap diemban oleh Bawaslu.

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Selasa, 21 Juni 2016 - 17:33 WIB

 

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu Prof. Muhammad mengingatkan penyelenggara pemilu untuk bekerja dengan benar dan cermat dalam Pilkada serentak tahap II tahun 2017 mendatang. Secara khusus, jajaran pengawas pemilu diperintahkan mengawal seluruh tahapan pilkada bersama masyarakat sehingga minim pelanggaran baik administrasi maupun pidana.

 

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Selasa, 21 Juni 2016 - 13:54 WIB

 

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu – Revisi undang-undang Pilkada pada tahun 2016 yang memberikan kewenangan tambahan kepada Badan Pengawas Pemilu untuk mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah bila terbukti melakukan politik uang, disambut positif jajaran pengawas pemilu. Namun lembaga pengawas pemilu masih perlu penguatan di tingkat kabupaten/kota menjadi permanen karena  menjadi ujung tombak pengawasan pemilu/pilkada.  

 

Ditulis oleh : Muhtar
pada : Senin, 20 Juni 2016 - 21:22 WIB

Muna, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang kedua di 2 (dua) TPS yaitu di TPS 4 Raha I dan TPS 4 Wamponiki di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang digelar pada hari Minggu 19 Juni 2016 disambut dengan antusias oleh masyarakat Muna.

 

Ditulis oleh : falcao
pada : Senin, 20 Juni 2016 - 17:33 WIB

Bekasi, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaksanakan pelatihan bagi fasilitator (training of trainers) yang akan memberikan bimbingan teknis bagi Pengawas pada Pemilihan  Kepala Daerah pada Tahun 2017, di Bekasi, Senin (20/6).

Ditulis oleh : Muhtar
pada : Minggu, 19 Juni 2016 - 10:20 WIB

Muna, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sabtu malam 18 Juni 2016 sekitar Pukul 22.00 WITA, ratusan warga berunjuk rasa di depan Kantor KPUD Muna. Mereka menuntut agar pendistribusian formulir C6 dapat diselesaikan secepatnya sebelum jam 24.00 WITA.

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Jumat, 17 Juni 2016 - 20:57 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah disahkan menjadi undang-undang.

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Jumat, 17 Juni 2016 - 14:09 WIB

Jakarta,  Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun  anggaran 2017 bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kami (16/6) kemarin. Hadir juga mitra kerja Komisi II lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum  dan Ombudsman Republik Indonesia.

 

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Rabu, 15 Juni 2016 - 00:15 WIB

Tebing Tinggi, Badan Pengawas Pemilu --- Pilkada tahap II tahun 2017 mendatang yang  melibatkan 101 provinsi, kabupaten/kota di Indonesia secara aturan sudah semakin baik. Antara lain dengan diberikan kewenangan kepada Bawaslu dalam revisi UU Pilkada, untuk mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah yang terbukti melakukan politik uang.

 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text