Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu Prof. Muhammad mengingatkan penyelenggara pemilu untuk bekerja dengan benar dan cermat dalam Pilkada serentak tahap II tahun 2017 mendatang. Secara khusus, jajaran pengawas pemilu diperintahkan mengawal seluruh tahapan pilkada bersama masyarakat sehingga minim pelanggaran baik administrasi maupun pidana.
“Kalau ada penyelenggara pemilu tidak netral, siapapun juga, apakah KPU atau pengawas pemilu laporkan ke DKPP, laporkan kepada kami Pak. Hati-hati, saya berharap pilkada di Bangka Belitung, dimanapun tidak berakhir di MK (Mahkamah Konstitusi),” kata Muhammad saat berlangsung sosialisasi tatap muka dengan stakeholder dan masyarakat dalam rangka Pilkada di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Selasa (21/6).
Ketua Bawaslu menekankan agar penyelenggara pemilu khususnya pengawas pemilu benar-benar menjaga integritas dan netralitasnya dalam Pilkada. “Penwas harus netral termasuk kepada incumbent. Jangan karena sudah diberi anggaran Pilkada oleh petahana yang maju kembali, lalu jadi tidak enak. Itu tidak boleh terjadi. Kalaupun pak gub mencalonkan diri lalu dia melanggar, proses segera,” tegasnya.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam tahun 2017 bersama 7 provinsi lainnya akan menyelenggarakan Pilgub. Menurut Ketua Bawaslu Zul Terry Assupi, pihaknya telah menandatangani NPHD dengan Pemprov Kep. Babel untuk anggaran Pilgub 2017 sebesar Rp 35,7 miliar di tahun 2016. Anggaran itu masih jauh dari kebutuhan pengawasan Pilkada mengingat kondisi geografis Kepulauan Bangka Belitung dan kebutuhan pengawasan lainnya.
Lebih lanjut Ketua Bawaslu Prof. Muhammad memaparkan beberapa perubahan dalam revisi UU Pilkada nomor 1 tahun 2015 dan arti penting peran masyarakat untuk mengawal Pilkada. Kendati Bawaslu diberikan kewenangan untuk mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah, namun tolok ukur keberhasilan pengawasan pilkada ada pada pencegahan pelanggaran baik administrasi maupun pidana. Bukan pada banyaknya laporan pelanggaran yang diproses oleh pengawas pemilu.
“Provinsi Bangka Belitung dalam catatan kami tidak termasuk zona merah atau tidak mengkhawatirkan di level pusat. Namun perlu dikawal bersama stakeholder dan masyarakat, boleh dong kita bersinergi mengemban tanggungjawab pengawasan Pilkada,” imbuhnya seraya dijawab dukungan tepuk tangan audiens .
Sementara itu Gubernur Bangka Belitung melalui staff ahlinya, Sudirganto mengkritisi beberapa persoalan dalam Pilkada yang berulang yakni persoalan pemutahiran data penduduk hingga penetapan DPT untuk pilkada. Karenanya, dia meminta stakeholder dan masyarakat ikut mengawal pengawasan Pilgub di Babel.
“Kita berharap siapapun pemimpin Bangka Belitung dapat membawa Bangka Belitung lebih baik lagi secara ekonomi, pembangunan, infrastruktur dan lain sebagainya,” kata Sudirganto.
Sosialisasi tatap muka Bawaslu bersama stakeholder dan mayarakat dalam rangka Pilkada yang berlangsung di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dihadiri sekitar 100 orang. Nara sumber utama dalam sosialisasi tersebut adalah Ketua Bawaslu Prof. Muhammad dan Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi dengan moderator tenaga ahli Bawaslu, Saparuddin.
Penulis : raja monang silalahi
Foto: raja monang silalahi
 |
 |
Webmail
