• English
  • Bahasa Indonesia

Manokwari, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan paradigma Bawaslu itu mencegah terjadinya pelanggaran sekuat-kuatnya, serta menindak pelanggaran tanpa keraguan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan Bawaslu memiliki Posko Aduan Kawal Hak Pilih. Masyarakat, jelas dia, bisa mengadu ke Bawaslu masing-masing domisili jika belum terdaftar menjadi pemilih pada Pemilihan Serentak 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  Bawaslu daerah dapat meningkatkan keterbukaan informasi ke publik.

Manokwari, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak para kader pengawas partisipatif di Papua Barat untuk aktif mengawasi proses pencocokan dan penelitian (coklit) dalam tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilihan 2024.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap Bawaslu daerah dapat memberikan kemudahan bagi siapapun yang akan menyampaikan laporannya ke Bawaslu.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Selasa, 19 Juli 2016 - 14:14 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa terdapat tiga sistem pijakan dalam konstruksi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yaitu struktur, pranata (aturan), dan kultur. Menurutnya ketiga poin tersebut tepat jika dijadikan sebagai pijakan dalam konstruksi Sentra Gakkumdu.

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Selasa, 19 Juli 2016 - 11:12 WIB

Jakarta,  Badan Pengawas Pemilu – Komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Bawaslu RI. Usulan tambahan senilai Rp139.7 miliar itu dialokasikan untuk mendukung Bawaslu dalam menjalankan tambahan kewenangan Bawaslu sesuai tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Senin, 18 Juli 2016 - 23:21 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan tata cara penanganan dugaan tindak pidana pemilu pada sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin (18/7) hingga Rabu (20/7).

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Sabtu, 16 Juli 2016 - 20:21 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak gelombang pertama pada Tahun 2015 lalu masih menyisakan tiga daerah yang belum terlaksana dengan sempurna proses pemilihannya. Tiga daerah tersebut yaitu Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Muna, dan Kota Pematangsiantar.

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Senin, 11 Juli 2016 - 13:02 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pascacuti bersama dalam rangka lebaran Idul Fitri I437 Hijriyah, seluruh pejabat struktural dan pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu RI melaksanakan apel pagi dan halal bihalal di halaman parkir gedung Bawaslu, Senin (11/7). Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro sebagai Pembina apel.

 

Ditulis oleh : falcao
pada : Jumat, 8 Juli 2016 - 18:28 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Innalilahi wa inailahi rojiun, berita duka datang bagi demokrasi di Indonesia. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik meninggal dunia pada Kamis (7/7) malam di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Kepergian beliau sangat mendadak dan belum dapat dipastikan apa penyebabnya. 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Jumat, 1 Juli 2016 - 14:36 WIB

Gorontalo,  Badan Pengawas Pemilu -  Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak menegaskan bahwa politik uang (money politik) bukan lagi tergolong suatu pelanggaran, melainkan suatu kejahatan pemilu. Menurutnya politik uang masih menjadi permasalahan serius dalam penyelenggaraan Pilkada dari tahun ke tahun.

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Jumat, 1 Juli 2016 - 10:22 WIB

Tasikmalaya, Badan Pengawas Pemilu – Revisi kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang didalamnya telah memberi kewenangan lebih kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan langkah yang tepat.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Jumat, 1 Juli 2016 - 10:22 WIB

Tasikmalaya, Badan Pengawas Pemilu – Revisi kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang didalamnya telah memberi kewenangan lebih kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan langkah yang tepat.

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Jumat, 1 Juli 2016 - 09:01 WIB

Gorontalo,  Badan Pengawas Pemilu - Pemerintah Provinsi Gorontalo mengucurkan dana sebesar Rp27,7 Miliar kepada Pengawas Pemilu. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk menyelenggarakan pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 di Gorontalo.

 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text