• English
  • Bahasa Indonesia

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) yang membangun gedung Bawaslu Kota Tangerang Selatan (Tangsel) jelang pemilihan dimulai.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Tiga pimpinan Bawaslu; Puadi, Herwyn JH Malonda, dan Totok Hariyono melakukan pendampingan lanjutan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran Bawaslu untuk mengelola data pengawas ad hoc secara akurat, terkoordinasi, dan transparan. Menurut dia, ini penting agar pengawasan pemilu dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong jajaran staf di sekretariat Bawaslu untuk meningkatkan kemampuannya sebagai penyelenggara pemilu. Menurutnya peningkatan kemampuan para staf akan sangat berguna untuk menunjang kerja dan fungsi Bawaslu.

Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan tugas Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) bukan hanya sebatas mengawasi jalannya pemilihan, tetapi juga memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dapat ditindaklanjuti sesuai dengan perat

Ditulis oleh : Baini Taslihudin
pada : Minggu, 4 Februari 2024 - 21:59 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan saat ini Bawaslu sedang mempersiapkan strategi pengawasan di masa tenang. Hal ini mengingat tiga hari masa tenang sebelum pemungutan suara, lebih krusial terjadi kecurangan pemilu.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Minggu, 4 Februari 2024 - 14:53 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah untuk mewaspadai kerawanan-kerawanan yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Dia merefleksikan kasus yang terjadi pada Pemilu 2019, yang mungkin bisa terjadi di Pemilu 2024.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Minggu, 4 Februari 2024 - 10:47 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pemilu agar kontestasi berjalan secara berintegritas dan bermartabat. Hal tersebut dia ungkapkan saat membuka kegiatan Bawaslu on Car Free Day di Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Jumat, 2 Februari 2024 - 20:34 WIB

Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan memberikan sanksi kepada jajaran pengawas yang melanggar integritas. Terutama kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Pasalnya, pelanggaran tersebut tidak bisa ditolerir dan dianggap sebagai pelanggaran berat.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Jumat, 2 Februari 2024 - 17:34 WIB

Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyerukan kepada seluruh jajaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus punya mental yang kuat seperti biasa. Sebab, PTPS menjadi tempat untuk diskusi antara penyelenggara dan peserta pemilu, ketika terjadi konflik saat pemungutan suara.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Jumat, 2 Februari 2024 - 17:34 WIB

Bantul, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu dan Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah- Aisyiyah (PTMA) melakukan tanda tangan nota kesepahaman (MoU) tentang Partisipasi masyarakat dalam.penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pilkada 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan banyak hal yang bisa diawasi menjelang masa tenang dan pemungutan Pemilu 2024.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Kamis, 1 Februari 2024 - 17:36 WIB


Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Kamis, 1 Februari 2024 - 17:34 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengapresiasi Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang mendukung Bawaslu dalam merawat nurani bangsa melalui  pengawasan Pemilu 2024. Menurut Ketua GNB, Sinta Nuriyah A. Wahid, Bawaslu memiliki kewenangan yang besar dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga sangat diharapkan kehadirannya menjadi penegak keadilan dalam Pemilu 2024.

Ditulis oleh : Hendi Poernawan
pada : Selasa, 30 Januari 2024 - 19:30 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja menjelaskan dalam tahapan kampanye terdapat kerawanan yang dijadikan fokus pengawasan Bawaslu, di antaranya kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian setempat, memasang Alat Peraga Kampanye (APK) tidak pada tempatnya, melibatkan pihak yang dilarang dalam kegiatan, dan potensi penyalahgunaan sumber daya negara dan dana asing sebagai modal kampanye.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Senin, 29 Januari 2024 - 23:30 WIB

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono berpesan kepada jajaran pengawas TPS (PTPS) untuk memastikan pemungutan dan penghitungan suara tidak cacat prosedur. Hal itu disampaikan Totok saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pemetaan Masalah Hukum Pembentukan PTPS dan Pengawasan Pembentukan KPPS, di Semarang, Senin (29/1/2024).

Halaman

PENGUMUMAN JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN TES SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)   CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018 GELOMBANG II 

Berdasarkan  pengumuman  Nomor:  1084/BAWASLU/B.ADM/KP.01.00/X/2018  tanggal  2  Desember  2018 tentang Hasil Tes Seleksi Kompetensi Dasar  (SKD) CPNS Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  Tahun Anggaran 2018, bersama ini diumumkan hal‑hal sebagai berikut:

PENGUMUMAN JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN TES SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018 GELOMBANG I   

Berdasarkan  pengumuman  Nomor:  1084/BAWASLU/B.ADM/KP.01.00/XII/2018  tanggal  2  Desember 2018  tentang  Hasil  Tes  Seleksi  Kompetensi  Dasar  (SKD)  CPNS  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu) Tahun Anggaran 2018, bersama ini diumumkan hal‑hal sebagai berikut: 

PENGUMUMAN HASIL TES SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 Nomor : K2630/D4062/XII/18.01 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

PENGUMUMAN TENTANG JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN TES SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018

PENGUMUMAN TENTANG PERUBAHAN PENGUMUMAN NOMOR 1019/BAWASLU/B.ADM/KP.01.00/X/2018

Sehubungan dengan hasil rapat Tim Pelaksana Seleksi CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2018, perlu
dilaksanakan verifikasi ulang terhadap berkas pelamar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Berdasarkan hasil verifikasi ulang terhadap berkas pelamar yang telah diunggah pada laman https://sscn.bkn.go.id, Tim Pelaksana Seleksi CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2018 menetapkan hal-hal sebagai berikut:

LAPORAN PERIODIK POSKO PENGADUAN HAK PILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tingkat nasional pada 16 September 2018, diputuskan bahwa akan dilakukan penyempurnan oleh KPU berdasarkan masukan/tanggapan dari Bawaslu dan peserta Pemilu selama 60 hari sejak ditetapkan (hingga 16 november 2018).

File Pendukung: 

Surat Imbauan Netralitas ASN

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ProvinsiSulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:
 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text