Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan konsultasi bersama Komisi II, Kemendagri, KPU, dan DKPP, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Sidang Komisi II DPR RI, Kamis (1/9/2022). Dalam RDP tersebut Bawaslu membahas enam Rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali menggelar sidang pemeriksaan untuk laporan yang register nomor: 009/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2022, di Jakarta, Rabu (30/8/2022. Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi meminta pelapor, yakni Partai Pandu Bangsa tidak terlalu banyak menghadiri saksi fakta yang dihadirkan apabila dirasa akan memiliki keterangan yang sama.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membahas tindak lanjut pasca-pembentukan daerah otonom baru (DOB) di wilayah Papua dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Bawaslu merekomendasikan dua pilihan terkait eksistensi pengawas pemilu di tiga DOB wilayah Papua.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi dengan pelapor Partai Indonesia Bangkit (Ibu) dan Partai Pelita dengan agenda pembuktian pelapor.
Pimpinan sidang Puadi didampingi anggota Majelis Totok Haryono mengatakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, akan diawali dengan pengesahan alat bukti dan dilanjutkan dengan mendengar saksi dari pelapor.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggandeng Mahkamah Konstitusi untuk
melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dalam kemampuan menyusun keterangan tertulis apabila dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Selasa (30/8/2022). Menurutnya, Bawaslu Kabupaten/Kota, masih banyak ditemukan belum sesuai kaidah dalam menyusun keterangan tertulis.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar sidang pemeriksaan dengan agenda pembacaan laporan pelapor dan jawaban terlapor atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 oleh dua pelapor yakni Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) dan Partai Bhinneka Indonesia (PBI) dan KPU sebagai terlapor.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis sidang Bawaslu menggelar sidang putusan pendahuluan atas dua laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 dengan terlapor KPU RI. Dalam putusannya, laporan yang diajukan Partai Pandu Bangsa dapat diterima dan dapat ditindaklanjuti ke sidang pemeriksaan, sedangkan laporan Partai Pemersatu Bangsa tidak dapat diterima.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melaksanakan sidang pemeriksaan atas dua laporan dugaan pelanggaran adminitrasi. Pihak pelapor dari Partai Pelita dan Partai Indonesia Bangkit Bersatu (Ibu) membeberkan konstruksi dalil-dalil dugaan pelanggaran. Hal ini kemudian mendapat sanggah dalil hukum oleh terlapor yakni KPU RI.
Kabupaten Serang, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu Kabupaten Serang melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk memastikan jajarannya siap melakukan pencermatan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan strategi dan tantangan keterwakilan perempuan dalam pemilu serentak 2024. Dia menegaskan perempuan dan laki-laki di Indonesia memiliki hak yang sama dalam pemilu 2024.
 |
Webmail
