• English
  • Bahasa Indonesia

Somosir, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta data dana hibah yang dimiliki jajaran Bawaslu disampaikan dengan lengkap dan apa adaya. Hal tersebut kata dia agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi selaraskan peraturan-peraturan baik dari segi pengawasan dan penyelenggaraan terkait Kepemiluan, Bawaslu dan KPU akan lakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama untuk pertama kalinya.

Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menyebut jika terdapat kasus penanganan pelanggaran pemilihan diselesaikan secara profesional. Dia menegaskan, hal itu untuk menjaga kedaulatan rakyat.

Karangasem, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menekankan kepada pengawas pemilu di Karangasem dan Klungkung, Provinsi Bali untuk berani menegakkan kebenaran dari hal-hal yang melanggar aturan dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono meyakini pengawas pemilu dapat meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait penerimaan permohonan dan registrasi penyelesaian sengketa proses. Hal ini penting mengingat tahapan Pemilihan 2024 telah berjalan.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Kamis, 11 Februari 2016 - 11:12 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak tahun 2015 lalu menyisakan banyak catatan. Persoalan yang pertama muncul yaitu kurang menggaungnya suara pelaksanaan Pilkada yang digelar di 269 daerah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia pada 9 Desember kemarin.

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Rabu, 10 Februari 2016 - 20:41 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Prof. Muhammad mengatakan bahwa penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP seharusnya menjadi cabang kekuasaan tersendiri dalam menjalankan asas-asas Pemilu, dan terpisah dari kekuasaan Ekskutif, Legislatif dan Yudikatif.

 

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Selasa, 9 Februari 2016 - 18:15 WIB

JAKARTA, Badan Pengawas Pemilu – Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  secara bertahap terus meningkatkan penilaian reformasi birokrasi di jajarannya. Terbukti, penilaian reformasi birokrasi mengalami peningkatan, dari nilai 37 persen pada tahun 2014, menjadi 57,27 persen pada tahun 2015. Selanjutnya, Bawaslu mengejar penilaian reformasi birokrasi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) meningkat menjadi 70 persen di tahun 2016.  

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Sabtu, 6 Februari 2016 - 22:34 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 telah usai. Meskipun secara umum pelaksanaan Pilkada berjalan baik, namun ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk kedepannya.

 

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Sabtu, 6 Februari 2016 - 22:09 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu RI tak ingin berlama-lama mengganti 4 (empat) komisioner Bawaslu provinsi yang diberhentikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena berbagai kasus dalam Pilkada serentak tahun 2015 lalu.

 

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Sabtu, 6 Februari 2016 - 20:47 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Jajaran pengawas pemilu di semua tingkatan berupaya memaksimalkan penanganan dan solusi pelanggaran dalam Pilkada serentak tahap II tahun 2016.

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Jumat, 5 Februari 2016 - 19:23 WIB

 

Bogor, Badan Pengawas Pemilu -- Bawaslu RI kembali akan memberikan reward Bawaslu Award kepada jajaran pengawas pemilu provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam pengawasan pilkada tahap I tahun 2015 lalu. Ada 5 (lima) kriteria penilaian untuk memperoleh Bawaslu Award yakni tingkat penyelesaian sengketa pilkada,  pengawasan terhadap tahapan pilkada, penanganan pelanggaran, pengawasan partisipatif dan partisipasi pemerintah daerah.

 

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Jumat, 5 Februari 2016 - 10:37 WIB

 

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Jumat, 5 Februari 2016 - 01:16 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilu -- Rendahnya serapan anggaran Bawaslu Provinsi pada Pilkada tahun 2015 menjadi perhatian serius Pimpinan Bawaslu RI. Pasalnya program dan kegiatan pengawasan pemilu di daerah cukup banyak yang tidak optimal bahkan urung dilaksanakan  dikarenakan seringnya pengawas pemilu di daerah menghadiri undangan rapat koordinasi ke Jakarta.

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Kamis, 4 Februari 2016 - 20:29 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota pada Pilkada serentak 2015, sejatinya harus dijadikan pertimbangan agar Panwaslu dipermanenkan statusnya seperti layaknya KPU Kabupaten/Kota.

 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text