• English
  • Bahasa Indonesia

Parapat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin meminta kepada Bawaslu daerah yang mengawasi Pilkada Serentak 2020 harus membentuk satuan tugas (satgas) anti politik uang.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Keberadaan lembaga peradilan khusus pemilu menurut Anggota Bawaslu Rahmat Bagja sudah saatnya dipromosikan.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, menjadi mediator perkara sengketa Pilkada Serentak 2020 akan datang harus mengedepankan etika. Menurutnya, harus bisa adil dengan memperlakukan seluruh pihak secara sama.

Jember, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mendorong aktor-aktor pemilu seperti KPU, Bawaslu, DKPP, penggiat pemilu, dan pemantau guna mempersiapkan potret desain Pilkada 2020. Tujuannya, untuk menyeimbangkan kualitas yang sama dari kebutuhan masing-masing.

Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Nasional Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Ratna Dewi Pettalolo meminta para personel Gakkumdu Papua mendiskusikan sekaligus mengevaluasi kinerja penanganan pelanggaran pidana Pemilu 2019.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 27 Februari 2014 - 02:08 WIB
Dilihat : 1,008 kali

Jakarta, Bawaslu - Iklan partai politik (parpol) di televisi saat ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk kampanye. Padahal, kampanye melalui media elektronik belum diperbolehkan, kecuali hanya 21 hari sebelum masa tenang, yaitu tanggal 16 Maret sampai 5 April 2014. Karena itu, jika ada parpol yang beriklan di luar dari jadwal tersebut, tentu saja diduga sudah melakukan pelanggaran.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 27 Februari 2014 - 01:56 WIB
Dilihat : 999 kali

Jakarta, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima laporan, masih terdapat oknum caleg incumbent yang melakukan kampanye saat moment reses anggota DPR. Bahkan, jauh-jauh hari sebelum mendekati Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, serangan kampanye caleg incumbent saat reses DPR gencar dilakukan.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 26 Februari 2014 - 01:42 WIB
Dilihat : 1,001 kali

Jakarta, Bawaslu – Komisi I DPR RI memberikan dukungan terhadap Gugus Tugas (Task Force) Pengawasan Iklan Kampanye. Dukungan itu diberikan terkait maraknya iklan partai politik yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Bahkan, Komisi I DPR RI mendorong adanya sanksi yang tegas, baik terhadap partai politik maupun lembaga penyiaran.

“DPR mendesak gugus tugas untuk mensosialisasikan kesepakatan bersama gugus tugas kepada peserta Pemilu dan lembaga penyiaran. Hal ini untuk memastikan berjalannya aturan main,” ujar Pimpinan Komisi I DPR, Ramadhan Pohan, saat menyimpulkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu, di Jakarta, Selasa (25/2).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Sabtu, 22 Februari 2014 - 02:11 WIB
Dilihat : 1,047 kali

Jakarta, Bawaslu - Ketua Bawaslu, Muhammad menyesalkan sikap pemerintah karena tidak memberikan respon yang baik terhadap usulan anggaran bagi mitra pengawas pemilu lapangan (PPL). Padahal, mitra PPL tersebut dipersiapkan untuk menjaga proses pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014 di tempat pemungutan suara (TPS).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Sabtu, 22 Februari 2014 - 01:20 WIB
Dilihat : 1,467 kali

Banjarmasin, Bawaslu - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan, pihaknya lebih mengedepankan dan mengupayakan sistem pencegahan (Preventif) dalam pengawasan Pemilu. Cara tersebut dinilai efektif untuk menekan adanya bentuk pelanggaran.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 21 Februari 2014 - 08:50 WIB
Dilihat : 914 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Terkait dana bantuan sosial (bansos), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengundang 10 (sepuluh) kementerian untuk membahas penggunaan dana bansos tersebut. Kesepuluh kementerian tersebut diundang Bawaslu karena Menteri yang memimpin mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 21 Februari 2014 - 01:48 WIB
Dilihat : 1,048 kali

Banjarmasin, Bawaslu - Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Wirdyaningsih mengatakan, Bawaslu mempunyai fungsi pengawasan yang subtansinya mengawasi proses jalannya setiap tahapan Pemilu, harus bertindak tegas dan adil dalam melihat segala permasalahan terutama penanganan pelanggaran.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 20 Februari 2014 - 13:25 WIB
Dilihat : 926 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Kesimpangsiuran kabar mengenai dana Mitra PPL untuk Pemilu 2014 mulai terjawab. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi enggan memberikan rekomendasi untuk mencairkan dana mitra PPL karena menurutnya pihaknya belum ada landasan hukum pengucuran dana tersebut ke Bawaslu. “Jumlah PPL saja ditambah, sehingga mitra PPL yang belum jelas kelembagaannya tidak perlu diadakan. Itu satu,” jelas Gamawan.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 20 Februari 2014 - 11:58 WIB
Dilihat : 949 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Ditemukannya tinta suara di luar dari kualitas yang distandarkan untuk Pemilu 2014, membuat pihak Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja ekstra keras, mengetahui motif dibalik kegagalan tersebut. Diduga produk tinta di luat standar yang ditetapkan itu terjadi di 3 tempat, yaitu Jakarta, Kuningan dan Surabaya. "Kegagalan itu terindikasi adanya upaya melakukan kecurangan dalam pembuatan tinta tersebut," ujar Komisioner Bawaslu, Daniel Zukron.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 20 Februari 2014 - 08:07 WIB
Dilihat : 983 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mempersiapkan satu program yang dapat dijadikan sebagai pengganti Mitra PPL yang sampai saat ini belum ada titik terang dari pemerintah. Program Sejuta Relawan Pengawas Pemilu akan menjadi andalan Bawaslu jika akhirnya Mitra PPL tidak disetujui, jelas Ketua Bawaslu, Muhammad yang menyayangkan ketidaktegasan pemerintah mengenai Mitra PPL tersebut.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Jumat, 22 November 2019 WIB
To event remaining 30 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 21 November 2019 WIB
To event remaining 29 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Rabu, 20 November 2019 WIB
To event remaining 28 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 15 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 14 November 2019 WIB
To event remaining 22 days
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text