beritaempat.com, Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono menepis anggapan yang menyebut bahwa pemerintah daerah tidak serius dalam menganggarkan anggaran untuk pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015. Menurutnya, Pilkada tahun 2015 lalu sudah berjalan baik dan efektif, ditambah adanya dukungan yang maksimal dari pemerintah di masing-masing daerah.
“KPU juga bisa sukses duitnya juga dari Pemda. Kalau ada yang kritisi Pemda tidak serius, itu tidak benar. Sukses pilkada itu koordinasi KPU, Bawaslu dan Pemda sudah bagus,” ujar Sumarsono di Jakarta, Selasa (5/4).
Meski demikian, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan untuk terjaminnya kualitas pilkada serentak gelombang kedua tahun 2017 dan seterusnya.
Sementara terkait anggaran pelaksanaan pilkada, KPU dan Bawaslu berharap anggaran Pilkada nantinya diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Meski pemerintah dan DPR sudah memutuskan bahwa anggaran pelaksaan pilkada nanti melalui APBD, namun dapat juga didukung oleh APBN.
“Memang mau KPU dan Bawaslu, biaya pilkada dari APBN, namun keputusan sudah diputuskan karena masalah situasi keuangan negara sudah ditetapkan. Dapat didukung APBN terutama masalah keamanan,” kata Soni.
Seperti diketahui, pemerintah akan segera menggelar Pilkada Serentak gelombang II pada tahun 2017. Soni mengatakan pelaksanaan Pilkada 2017 telah memiliki landasan hukum sebagaimana pasal 201 dan pasal 166 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
“Masalah hukum Pasal 201 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kita tetapkan Februari 2017 karena ada landasan hukumnya. Pasal 166 tidak kalah penting, karena fokus pada masalah anggaran, dana pilkada dibebankan APBD dan dapat didukung APBN sesuai peraturan perundang-undangan,” terang Soni.
(Ahmad Halim)
 |
 |
Webmail
