Webmail
Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak masyarakat di Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk ikut mengawal Pemilihan Serentak 2024.
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu - Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih yang di gelar oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, di Hotel Mercure Bengkulu, Kamis (26/01/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mendorong terbentuknya gugus tugas pengawasan konten media sosial (medsos). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan, gugus tugas yang terdiri dari Bawaslu, KPU, KPI, dan Dewan Pers bertujuan untuk meminimalisir sumber berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, dan isu suku, ras, agama, antargolongan (SARA) yang kerap muncul di media sosial selama tahapan pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menjawab ajakan kerja sama penanganan konten negatif yang berkaitan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan (pilkada) tahun 2004 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Menurutnya kerja sama ini menjadi penting dalam memastikan proses kontestasi berlangsung sesuai peraturan perundang-undangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- DPR bersama Kemendagri, KPU, dan DKPP menyetujui tiga rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Tiga Perbawaslu tersebut yakni, Perbawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, serta Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Bawaslu kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD harus memiliki produk pengawasan seperti konsep atau draft penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi.
Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengimbau partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 untuk memahami dengan jeli aturan kepemiluan, serta sering berkoordinasi dengan Bawaslu terkait apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh. Baginya kedua hal ini penting agar parpol tidak melanggar aturan, termasuk untuk saat ini bisa melakukan sosialisasi yang benar tanpa menjurus ke arah kampanye.
 |
