• English
  • Bahasa Indonesia

Press Release

Selasa, 16 April 2019 - 15:53 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Pengawas pemilu di seluruh Indonesia di semua tingkat menyelenggarakan patroli pengawasan untuk mencegah dan mengawasi praktik politik uang, terutama selama masa tenang Pemilu 2019, 14 hingga 16 April 2019. Dalam patroli tersebut, Pengawas Pemilu menangkap tangan peserta pemilu dan tim pemenangan yang diduga sedang memberi uang kepada masyarakat untuk memengaruhi pilihannya. Total terdapat 25 kasus di 25 kabupaten/kota yang tertangkap tangan hingga Selasa (16/4/2019).

Selasa, 9 April 2019 - 20:07 WIB

Bawaslu memutakhirkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Dari hasil pemutakhiran tersebut, diharapkan potensi kerawanan dapat diantisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan Pemilu 2019. Skor IKP 2019 dalam skala nasional berada pada kategori kerawanan sedang yaitu 49,63. Namun, skor kerawanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih berada di atas rata-rata nasional. Dengan demikian, para pemangku kepentingan tetap harus melakukan upaya pencegahan agar kerawanan-kerawanan tidak terjadi pada saat pelaksanaan pemilu 17 April 2019 mendatang.

 

Rabu, 13 Februari 2019 - 17:38 WIB

Pendaftaran pemilih dalam proses pemungutan suara di Pemilu 2019 menggunakan mekanisme Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Ketiga pengelompokan tersebut untuk memenuhi hak pilih terutama pertimbangan perpindahan lokasi memilih dan syarat kepemilikan dokumen KTP elektronik.

Selasa, 18 Desember 2018 - 17:52 WIB
Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan langsung terhadap kondisi tempat penyimpanan logistik Pemilu di seluruh Indonesia pada 15 – 18 Desember 2018. Pengawasan langsung dilakukan dengan memeriksa letak gudang, peletakan kotak suara dan potensi gangguan keamanan di lokasi gudang penyimpanan logistik Pemilu tersebut. 
Sabtu, 15 Desember 2018 - 17:56 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu menerima rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2). Atas hasil pengawasan penyempurnaan DPTHP-2, Bawaslu menyampaikan setidaknya 11 catatan untuk ditindaklanjuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) demi melindungi hak pilih warga negara.

Jumat, 2 November 2018 - 17:43 WIB
Pada hari Kamis, 18 Oktober 2018 pukul 14.35 WIB, Bawaslu menerima laporan perihal Pejabat negara yang menunjukkan keberpihakan kepada Calon Presiden nomor urut 01. Dalam laporan tersebut, diduga pejabat negara yang dimaksud melakukan pelanggaran Pemilu adalah Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan.
Jumat, 26 Oktober 2018 - 14:08 WIB

Pada tanggal 4 oktober 2018 Bawaslu menerima 3 (tiga) laporan perihal Penyebaran berita bohong oleh Ratna Sarumpaet terkait penganiyaan yang dialami oleh dirinya. Ratna Sarumpaet dilaporkan lantaran dirinya merupakan bagian dari Tim Kampanye salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2018. Laporan itu diterima dan deregister oleh Bawaslu dengan Nomor: 02/LP/PP/RI/00.00/X/2018, 03/LP/PP/RI/00.00/X/2018 dan 04/LP/PP/RI/00.00/X/2018. Setidaknya terdapat 3 peristiwa yang dilaporkan, yaitu:

Jumat, 5 Oktober 2018 - 10:56 WIB
Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah tahapan utama dalam penyelenggaaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018. Setiap potensi pelanggaraan yang muncul akan berpengaruh langsung terhadap prosedur pemungutan dan hasil pemilihan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan yang muncul di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemetaan kerawanan menjadi cara bagi pengawas Pemilu untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran dan kecurangan di TPS. 
Sabtu, 23 Juni 2018 - 20:57 WIB

Badan Pengawasan Pemilu mengapresiasi kerja KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah bekerja keras dalam melakukan pelaksanaan tahapan Pemilihan dan Pemilu yang salah satunya tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2019.

Catatan dan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah:

Sabtu, 10 Februari 2018 - 11:12 WIB

Siaran Pers

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Partai-partai politik pengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan komitmennya untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA dalam penyelenggaraan Pilkada 2018, Sabtu (10/2/2-16). Komitmen itu dinyatakan dalam “Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas” yang digelar Bawaslu.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Jumat, 22 November 2019 WIB
To event remaining 30 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 21 November 2019 WIB
To event remaining 29 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Rabu, 20 November 2019 WIB
To event remaining 28 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 15 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 14 November 2019 WIB
To event remaining 22 days
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu