wewenang

Banggai, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan ada tiga fungsi utama bergeraknya lembaga Bawaslu dalam melaksanakan kewenangan tentang penyelesaian sengketa pilkada.

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan, kewenangan Bawaslu dalam pengawasan Pilkada 2020 tetap menggunakan Undang Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.

Yogyakarta. Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Di hadapan sejumlah mahasiswa hukum, Ketua Bawaslu Abhan meyakinkan, tujuan pengawasan pilkada untuk menegakkan integeritas, kredibilitas, dan transparansi penyelenggaraan pemilihan. Hal tersebut demi mewujudkan pilkada yang demokratis atas kedaulatan rakyat menentukan pilihan.

Purwokerto, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menegaskan, eksistensi lembaga pengawas pemilu tak perlu diragukan lagi. Setidaknya, pemberian penguatan kewenangan oleh DPR merupakan bukti nyata pembuat Undang UU telah merasakan kehadiran Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan pentingnya peran bagian hubungan masyarakat (humas) dalam mencitrakan Bawaslu di mata publik. Menurutnya, pemberitaan yang disampaikan humas penting untuk membentuk pandangan publik terhadap kinerja Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu dikunjungi puluhan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Fakultas Hukum Kelas Internasional Angkatan 2018. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja pun menjelaskan tugas pokok dan fungsi Bawaslu dalam mengawasi tahapan pemilu.

Jakarta,Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, Indeks Kerawanan pemilu (IKP) yang sedang disusun menjadikan posisi Bawalu lebih penting. Dia mengaku siap menyosialisasikan ke seluruh dunia terkait IKP sebagai produk Bawaslu yang punya karakteristik khusus.