Submitted by Hendi Purnawan on Wed, 15/01/2020 - 09:59
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi lembaga permanen sejak 2018 sesuai amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada, keberadaan Bawaslu Kabupaten/Kota masih bernama Panwaslu yang bersifat Ad hoc (sementara).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengharapkan, semua Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) organik Bawaslu angkatan III menjadi CPNS yang unggul, kreatif, cerdas, dan berkarakter.
Submitted by Dinar Safa on Tue, 23/07/2019 - 12:54
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum— Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu Jambi mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) mengingat akan diadakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) di tahun 2020.
Submitted by Rama Agusta on Tue, 18/06/2019 - 11:43
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu tegaskan tidak ada unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam perekrutan jajarannya di daerah. Hal tersebut demi menyiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Bawaslu menjadi profesional.
Webmail
