• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Munculnya wabah virus COVID-19 atau corona membuat beberapa tahapan Pilkada 2020 tertunda. Kerja-kerja pengawasan pun menjadi terhambat sehingga membuat pengawas pemilu yang berstatus Ad Hoc harus dinonaktifkan terlebih dahulu.

Jakarta- Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan, proses penanganan pelanggaran penyalahgunaan wewenang kepala daerah dan pejabat pemerintah daerah untuk kepentingan pilkada yang diatur Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawasu dan KPU sepakat mekanisme pengembalian anggaran Pilkada Serentak 2020 yang bersumber dari dana hibah Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) baru.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu tetap melakukan kerja pengawasan pemilu meskipun Pilkada Serentak 2020 telah disepakati ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, ada beberapa bentuk pengawasan penundaan pilkada yang kini masih dilakukan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, penundaan tahapan Pilkada 2020 yang sudah berjalan harus melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Friday, 3 April 2020 - 19:37 WIB
Dilihat : 2,210 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Munculnya wabah virus COVID-19 atau corona membuat beberapa tahapan Pilkada 2020 tertunda. Kerja-kerja pengawasan pun menjadi terhambat sehingga membuat pengawas pemilu yang berstatus Ad Hoc harus dinonaktifkan terlebih dahulu.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Thursday, 2 April 2020 - 20:22 WIB
Dilihat : 2,026 kali

Jakarta- Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan, proses penanganan pelanggaran penyalahgunaan wewenang kepala daerah dan pejabat pemerintah daerah untuk kepentingan pilkada yang diatur Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada bakal tetap ditegakkan. Alasannya, kata dia, hingga saat ini, aturan UU Pilkada 10/2016 masih berjalan dan belum ada peraturan penggantinya.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Thursday, 2 April 2020 - 16:15 WIB
Dilihat : 828 kali

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawasu dan KPU sepakat mekanisme pengembalian anggaran Pilkada Serentak 2020 yang bersumber dari dana hibah Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) baru.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Thursday, 2 April 2020 - 09:59 WIB
Dilihat : 509 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu tetap melakukan kerja pengawasan pemilu meskipun Pilkada Serentak 2020 telah disepakati ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, ada beberapa bentuk pengawasan penundaan pilkada yang kini masih dilakukan.

Ditulis oleh : irwan
pada : Wednesday, 1 April 2020 - 18:49 WIB
Dilihat : 1,722 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menanggapi waktu penundaan pelaksanaan pemungutan suara dari sebelumnya 23 September 2020 yang hingga kini belum ditetapkan. Menurutnya, dari tiga opsi yang dikeluarkan KPU, penundaan hingga setahun merupakan yang paling aman melihat situasi penanganan covid-19 yang belum selesai.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Tuesday, 31 March 2020 - 22:38 WIB
Dilihat : 1,345 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, penundaan tahapan Pilkada 2020 yang sudah berjalan harus melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Menurutnya, hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR, KPU, dan Kemendagri pada Senin (30/3/2020) itu belum final.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Tuesday, 31 March 2020 - 19:40 WIB
Dilihat : 661 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Melalui diskusi secara daring, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, tahapan pengawasan Pilkada Serentak 2020 ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Hal tersebut menurutnya dilakukan demi mengurangi penyebaran virus Korona.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Monday, 30 March 2020 - 19:44 WIB
Dilihat : 1,550 kali

Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), beserta penyelenggara pemilu, yakni: KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKP) menyepakati penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Hal ini merupakan dampak makin meluasnya pandemi penyebaran virus Korona.

Ditulis oleh : christina karti...
pada : Monday, 30 March 2020 - 17:35 WIB
Dilihat : 191 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, meskipun saat ini virus Korona sedang menjadi pandemi, fungsi pencegahan potensi pelanggaran Pilkada 2020 terus digalakkan. Hingga 27 Maret 2020 Bawaslu memeriksa 345 kasus dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dari seluruh Indonesia yang menggelar pilkada.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Monday, 30 March 2020 - 13:33 WIB
Dilihat : 249 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus bekerja memeriksa dugaan pelanggaran Pilkada Serentak 2029 meskipun ada pandemi virus Korona. Hingga 27 Maret 2020 terdapat 475 dugaan pelanggaran Pilkada 2020.

Dugaan pelanggaran yang berupa temuan sebanyak 491 kasus, laporan dari masyarakat sebanyak 84 kasus. Namun dari keduanya, setelah dilakukan kajian awal, sebanyak 103 kasus dinyatakan bukan merupakan termasuk pelanggaran.

Pages

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS BAWASLU FORMASI TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/D4062/III/20.01 tanggal 18 Maret 2020 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 

PENUNDAAN PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA MASA JABATAN 2020-2025

Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan penyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19, bersama ini disampaikan bahwa:

PENUNDAAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CPNS BAWASLU FORMASI TAHUN 2019

Sehubungan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/318/M.SM.01.00/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Penundaan Jadwal Pelaksanaan SKB Seleksi 
CPNS Formasi Tahun 2019
 
 
File Pendukung: 

PENGUMUMAN KOMPETISI KONTEN VIDEO BAWASLU

Bawaslu Republik Indonesia kembali mengadakan ajang kontes video yang  berupa “Kompetisi Konten Video Bawaslu 2020” untuk Youtube dan Instagram. Dengan tema video: “AKU INI PENTING UNTUK NEGARA”. 

PENGUMUMAN HASIL TES KESEHATAN DAN WAWANCARA CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2020-2025

Berikut nama-nama Calon Anggota  Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara periode 2020-2025 yang lulus tes kesehatan dan tes wawancara.

Surat Keputusan dan Petunjuk Teknis Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilihan 2020

Berikut ini adalah Surat Keputusan dan Petunjuk Teknis Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilihan 2020

Hasil Tes Tertulis dan Tes Psikologi Bakal Calon Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara 2020-2025

Bersama ini kami umumkan nama-nama yang lulus tes tertulis dan tes psikologi calon Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara 2020-2025

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2020-2025

Dalam rangka melaksanakan amatan undang-undang Nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, maka setelah melakukan seleksi administrasi calon anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Masa Jabatan 2020-2025, disampaikan daftar nama bakal calon Anggota Bawaslu Provinsi Kalimatan Utara masa jabatan 2020-2025 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi

PERBAIKAN PENGUMUMAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM FORMASI TAHUN 2019 LOKASI NUSA TENGGARA TIMUR

Menyusuli Pengumuman Nomor 0119/Bawaslu/SJ/KP.01.00/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Jadwal dan Ketentuan Pelaksanaan Seleksi Kempetensi Dasar (SKD) CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Formasi Tahun 2019, bersama ini disampaikan perubahan tanggal pelaksanaan SKD CPNS Bawaslu Fermasi Tahun 2019 KHUSUS untuk lokasi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: 

PERBAIKAN PENGUMUMAN JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM FORMASI TAHUN 2019

Menyusuli Pengumuman Nomor 0119/Bawaslu/SJ/KP.01.00/XII/2019 tanggal 21 Januari 2020 tentang Jadwal dan Ketentuan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Formasi Tahun 2019, dengan ini disampaikan:

Pages

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Monday, 3 February 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Friday, 31 January 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Friday, 31 January 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Tuesday, 4 February 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Wednesday, 5 February 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu