• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, penundaan tahapan Pilkada 2020 yang sudah berjalan harus melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), beserta penyelenggara pemilu, yakni: KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKP) menyepakati penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, meskipun saat ini virus Korona sedang menjadi pandemi, fungsi pencegahan potensi pelanggaran Pilkada 2020 terus digalakkan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus bekerja memeriksa dugaan pelanggaran Pilkada Serentak 2029 meskipun ada pandemi virus Korona. Hingga 27 Maret 2020 terdapat 475 dugaan pelanggaran Pilkada 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diperlukan bila melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Monday, 17 February 2014 - 10:06 WIB
Dilihat : 1,178 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Banyak pihak yang meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencari alternatif kedua dalam skema pengawasan pemilu jika program Mitra PPL tidak terwujud. Termasuk dari Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow yang menyatakan skema pengawasan yang dituntut Bawaslu terkait Mitra PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) di setiap TPS mustahil akan maksimal untuk dilaksanakan. Sebab, adanya persoalan waktu yang sangat singkat dan kemampuan Bawaslu dalam mengkoordinasikan jutaan orang untuk menjadi mitra PPL.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Monday, 17 February 2014 - 08:23 WIB
Dilihat : 1,185 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Kemendagri menilai Mitra PPL tidak mempunyai dasar hukum yang cukup kuat. Karenanya, Bawaslu disarankan membentuk aturan mengenai lembaga tersebut. Dalam UU No. 15 Tahun 2011, tentang Lembaga Penyelenggara Pemilu dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, tidak disebutkan adanya pembiayaan negara terhadap Mitra PPL. Seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, beberapa waktu lalu.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Sunday, 16 February 2014 - 14:30 WIB
Dilihat : 1,162 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Pemerintah diminta memberi kepastian setuju atau tidaknya terkait program Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), termasuk pencairan anggaran yang dibutuhkan. Peneliti Perluden Veri Junaedi meminta pemerintah untuk tidak berbelit-belit karena kepastian Kemendagri akan membuat Bawaslu memiliki banyak ruang untuk menata proses pengawasan. Selain itu juga akan memberi waktu bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membuat strategi baru dalam pengawasan.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Sunday, 16 February 2014 - 13:00 WIB
Dilihat : 1,223 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Kekhawatiran akan ada penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) di kementerian atau lembaga yang dipegang oleh para incumbent semakin kuat. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Djaka Badranaya, mengusulkan pencairan dana bansos dan hibah dilakukan setelah Pemilu Legislatif 2014. "Saat ini banyak anggota DPRD yang maju sebagai caleg kembali dan menghindari terjadinya penyelewengan," ujar Djaka.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Sunday, 16 February 2014 - 12:41 WIB
Dilihat : 1,127 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait mitra pengawas pemilu lapangan (mitra PPL) usulan Bawaslu, telah memuat rancangan struktur organisasi, kebutuhan anggaran dan sejumlah persyaratan lain. "Tidak tepat jika lanjutan pembahasan Perpres terkait, Kemendagri meminta Bawaslu membentuk badan hukumnya terlebih dahulu,"jelas Anggota Bawaslu, Nasrullah.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Saturday, 15 February 2014 - 11:00 WIB
Dilihat : 1,616 kali

Jakarta, Bawaslu – Pemilu 2014 tantangannya sangat berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Karena itu, jajaran pengawas Pemilu diharapkan mempunyai kapasitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Apalagi harapan terbesar masyarakat untuk suksesnya pengawasan Pemilu 2014 ada di pundak para pengawas Pemilu.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Friday, 14 February 2014 - 14:47 WIB
Dilihat : 1,179 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Menjelang Pemilu 2014, kerap hadir "preman" politik di sekitar tempat pemungutan suara (TPS) yang meresahkan warga pemilih. Bawaslu diminta untuk dapat melindungi para warga pemilih agar dari gangguan para "preman" politik tersebut agar warga bisa menggunakan hak pilihnya tanpa pengaruh intimidasi dari pihak mana pun.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Friday, 14 February 2014 - 13:53 WIB
Dilihat : 1,212 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan ada temuan baru tentang sejumlah warga yang tidak dimasukkan ke dalam DPT. Hingga hari ini tercatat ada sekira 5.993 warga yang tidak tercatat dalam DPT. "Diantaranya ditemukan di Provinsi Jambi, ribuan warga tersebut terdeteksi berada di Desa Tuo Merangin, Dusun Sungai Tebal dan Desa Nilo Dingin, Kecamatan Lembah Masurai, Provinsi Jambi," ungkap Daniel, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (13/2).

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Friday, 14 February 2014 - 12:30 WIB
Dilihat : 1,167 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak menegaskan pentingnya Mitra Panitia Pengawas Lapangan (Mitra PPL) untuk mengantisipasi tingginya kecurangan saat proses pemungutan suara. "Kami akan desak pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Anggaran Mitra PPL. Perpres harusnya sudah bisa keluar awal Maret,”

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Friday, 14 February 2014 - 05:46 WIB
Dilihat : 1,176 kali

Jakarta, Bawaslu – Sejumlah aktivis ormas mensinyalir adanya politisasi dana bantuan sosial (bansos) pada 10 kementerian dalam Pemilu 2014. Karena itu, Bawaslu sudah memanggil 10 kementerian itu dalam rangka mengklarifikasi penggunaan dana bansos di kementerian tersebut. Hingga Jumat (14/2), sudah ada enam kementerian yang memberikan penjelasan kepada Bawaslu terkait penggunaan dana bansos.

Pages

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Monday, 3 February 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Friday, 31 January 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Friday, 31 January 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Tuesday, 4 February 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Wednesday, 5 February 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text