• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, penundaan tahapan Pilkada 2020 yang sudah berjalan harus melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), beserta penyelenggara pemilu, yakni: KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKP) menyepakati penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, meskipun saat ini virus Korona sedang menjadi pandemi, fungsi pencegahan potensi pelanggaran Pilkada 2020 terus digalakkan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus bekerja memeriksa dugaan pelanggaran Pilkada Serentak 2029 meskipun ada pandemi virus Korona. Hingga 27 Maret 2020 terdapat 475 dugaan pelanggaran Pilkada 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diperlukan bila melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Thursday, 27 February 2014 - 02:08 WIB
Dilihat : 1,198 kali

Jakarta, Bawaslu - Iklan partai politik (parpol) di televisi saat ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk kampanye. Padahal, kampanye melalui media elektronik belum diperbolehkan, kecuali hanya 21 hari sebelum masa tenang, yaitu tanggal 16 Maret sampai 5 April 2014. Karena itu, jika ada parpol yang beriklan di luar dari jadwal tersebut, tentu saja diduga sudah melakukan pelanggaran.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Thursday, 27 February 2014 - 01:56 WIB
Dilihat : 1,109 kali

Jakarta, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima laporan, masih terdapat oknum caleg incumbent yang melakukan kampanye saat moment reses anggota DPR. Bahkan, jauh-jauh hari sebelum mendekati Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, serangan kampanye caleg incumbent saat reses DPR gencar dilakukan.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Wednesday, 26 February 2014 - 01:42 WIB
Dilihat : 1,163 kali

Jakarta, Bawaslu – Komisi I DPR RI memberikan dukungan terhadap Gugus Tugas (Task Force) Pengawasan Iklan Kampanye. Dukungan itu diberikan terkait maraknya iklan partai politik yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Bahkan, Komisi I DPR RI mendorong adanya sanksi yang tegas, baik terhadap partai politik maupun lembaga penyiaran.

“DPR mendesak gugus tugas untuk mensosialisasikan kesepakatan bersama gugus tugas kepada peserta Pemilu dan lembaga penyiaran. Hal ini untuk memastikan berjalannya aturan main,” ujar Pimpinan Komisi I DPR, Ramadhan Pohan, saat menyimpulkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu, di Jakarta, Selasa (25/2).

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Saturday, 22 February 2014 - 02:11 WIB
Dilihat : 1,170 kali

Jakarta, Bawaslu - Ketua Bawaslu, Muhammad menyesalkan sikap pemerintah karena tidak memberikan respon yang baik terhadap usulan anggaran bagi mitra pengawas pemilu lapangan (PPL). Padahal, mitra PPL tersebut dipersiapkan untuk menjaga proses pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014 di tempat pemungutan suara (TPS).

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Saturday, 22 February 2014 - 01:20 WIB
Dilihat : 1,743 kali

Banjarmasin, Bawaslu - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan, pihaknya lebih mengedepankan dan mengupayakan sistem pencegahan (Preventif) dalam pengawasan Pemilu. Cara tersebut dinilai efektif untuk menekan adanya bentuk pelanggaran.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Friday, 21 February 2014 - 08:50 WIB
Dilihat : 1,047 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Terkait dana bantuan sosial (bansos), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengundang 10 (sepuluh) kementerian untuk membahas penggunaan dana bansos tersebut. Kesepuluh kementerian tersebut diundang Bawaslu karena Menteri yang memimpin mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Friday, 21 February 2014 - 01:48 WIB
Dilihat : 1,282 kali

Banjarmasin, Bawaslu - Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Wirdyaningsih mengatakan, Bawaslu mempunyai fungsi pengawasan yang subtansinya mengawasi proses jalannya setiap tahapan Pemilu, harus bertindak tegas dan adil dalam melihat segala permasalahan terutama penanganan pelanggaran.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Thursday, 20 February 2014 - 13:25 WIB
Dilihat : 1,090 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Kesimpangsiuran kabar mengenai dana Mitra PPL untuk Pemilu 2014 mulai terjawab. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi enggan memberikan rekomendasi untuk mencairkan dana mitra PPL karena menurutnya pihaknya belum ada landasan hukum pengucuran dana tersebut ke Bawaslu. “Jumlah PPL saja ditambah, sehingga mitra PPL yang belum jelas kelembagaannya tidak perlu diadakan. Itu satu,” jelas Gamawan.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Thursday, 20 February 2014 - 11:58 WIB
Dilihat : 1,088 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Ditemukannya tinta suara di luar dari kualitas yang distandarkan untuk Pemilu 2014, membuat pihak Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja ekstra keras, mengetahui motif dibalik kegagalan tersebut. Diduga produk tinta di luat standar yang ditetapkan itu terjadi di 3 tempat, yaitu Jakarta, Kuningan dan Surabaya. "Kegagalan itu terindikasi adanya upaya melakukan kecurangan dalam pembuatan tinta tersebut," ujar Komisioner Bawaslu, Daniel Zukron.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Thursday, 20 February 2014 - 08:07 WIB
Dilihat : 1,156 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mempersiapkan satu program yang dapat dijadikan sebagai pengganti Mitra PPL yang sampai saat ini belum ada titik terang dari pemerintah. Program Sejuta Relawan Pengawas Pemilu akan menjadi andalan Bawaslu jika akhirnya Mitra PPL tidak disetujui, jelas Ketua Bawaslu, Muhammad yang menyayangkan ketidaktegasan pemerintah mengenai Mitra PPL tersebut.

Pages

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Monday, 3 February 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Friday, 31 January 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Friday, 31 January 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Tuesday, 4 February 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Wednesday, 5 February 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text