• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam menguatkan keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk Pilkada Serentak 2020, pimpinan Bawaslu melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigi

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Gugus Tugas pengawasan media penyiaran dalam Pilkada Serentak 2020 segera dibentuk.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mempersiapkan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dalam mempermudah pelayanan proses setiap permohonan sengketa untuk Pilkada Serentak 2020.

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengharapkan, debat kedua antar perguruan tinggi se-Indonesia yang telah direncanakan Bawaslu tidak hanya melibatkan mahasiswa dari Fakultas Hukum semata.

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu berencana menggelar debat kedua perguruan tinggi pada tahun 2020. Debat kembali digelar setelah suksesnya kompetisi debat tentang Penegakan Hukum Pemilu Antarperguruan Tinggi se-Indonesia pada akhir tahun 2019.

Ditulis oleh : Andrian Habibi
pada : Friday, 10 January 2020 - 11:29 WIB
Dilihat : 434 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak Bawaslu Provinsi terus belajar tentang adjudikasi. Dia menginginkan seluruh pengawas pemilu sampai tingkat kabupaten/kota mendalami pengetahuan dan kemampuan melakakukan mediasi dalam menyelesaikan sengketa proses Pilkada Serentak 2020.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Friday, 10 January 2020 - 10:24 WIB
Dilihat : 434 kali

Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan ingin Pilkada Serentak 2020 berjalan lebih baik dibandingkan Pemilu 2019 dan pilkada sebelumnya. Harapannya, tak banyak muncul persoalan politik uang, ujaran kebencian, politisasi, SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan)  dan netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Thursday, 9 January 2020 - 22:51 WIB
Dilihat : 1,028 kali

Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai, peran pengawas Ad hoc (sementara) seperti Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sangat penting dalam mengawasi tahapan Pilkada Serentak 2020. Karena itu menurutnya, pengetahuan jajaran Ad hoc terkait pemilu harus di atas dari yang diawasi.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Thursday, 9 January 2020 - 20:48 WIB
Dilihat : 4,824 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan menyusun sembilan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) untuk melaksanakan tugas mengawasi, menindak, dan menyelesaikan sengketa Pilkada Serentak 2020 yang diproyeksikan dalam daftar program penyusunan (prosun) Perbawaslu tahun 2020.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Thursday, 9 January 2020 - 20:22 WIB
Dilihat : 2,406 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pada tahun 2020 ini, bangsa Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada). Pemilihan kali ini menjadi pilkada terbesar dari sisi jumlah daerah yang ada di tanah air. Terdapat 270 daerah yang terdiri 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota akan memilih pemimpin pada 23 September 2020.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Wednesday, 8 January 2020 - 12:27 WIB
Dilihat : 8,472 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jelang Pilkada 2020, terhitung hari ini, Rabu (8/1/2020) hingga akhir masa jabatan, kepala daerah dilarang melakukan mutasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagi kepala daerah yang melanggar terancam sanksi administrasi dan pidana.

Ditulis oleh : irwan
pada : Tuesday, 7 January 2020 - 18:23 WIB
Dilihat : 1,504 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Persoalan daftar pemilih tetap (DPT) kerap kali terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Menyikapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Abhan meminta poin-poin pengawasan pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) lebih detail diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

Ditulis oleh : Andrian Habibi
pada : Saturday, 4 January 2020 - 14:22 WIB
Dilihat : 2,990 kali

Baubau, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan memberikan jurus antisipasi pelanggaran dalam mengawasi Pilkada Serentak 2020. Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020, Sabtu (4/1/2020) di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Monday, 30 December 2019 - 19:13 WIB
Dilihat : 1,343 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tiga pimpinan Bawaslu memberikan arahan kepada 29 kepala sekretariat (kasek) Bawaslu tingkat provinsi yang baru dilantik.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Monday, 30 December 2019 - 16:03 WIB
Dilihat : 1,610 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro meminta kepada para kepala sekertariat (kasek) Bawaslu tingkat provinsi yang baru dilantik untuk mempelajari UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurutnya, pejabat di lingkungan Bawaslu punya hak untuk menggunakan diskresi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Pages

Surat Imbauan Netralitas ASN

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ProvinsiSulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:
 

PENGUMUMAN PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN DAN REVISI JADWAL SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: K26-30/V 141-2/99, tanggal 3 Oktober 2018 perihal Perpanjangan Jadwal Pendaftaran CPNS Tahun 2018, menyampaikan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia, Perpanjangan Masa Pendaftaran dan Revisi Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

File Pendukung: 

Penjadwalan Verifikasi Tingkat atau Jenis Disabilitas

(RALAT) PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia lulusan Sarjana Strata 1 (S-1) / Diploma IV (D-IV) dan Diploma III (DIII) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018. 
 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI
Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI BALI DAN PROVINSI PENAMBAHAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Penambahan Terpilih Masa Jabatan
2018-2023 Nomor 0504/K.BAWASLU/HK.01.00/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dan atas
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan

Pengumuman Wilayah 2 Sumatera Selatan

Pages

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Sunday, 3 November 2019 WIB
Tempat :
Lombok
Waktu:
Friday, 25 October 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Tuesday, 22 October 2019 WIB
Tempat :
Batam
Waktu:
Wednesday, 30 October 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Tuesday, 29 October 2019 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text