Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan konstruksi pengawasan pemilu yang kuat dan inklusif sangat penting demi memastikan integritas dalam setiap tahapan Pilkada Serentak 2024.
Dia menjelaskan terdapat dua tujuan utama dari pengawasan pemilu. Pertama, untuk menilai pelaksanaan pemilu berdasarkan standar yang telah disepakati. Kedua, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kecurangan.
“Tujuan pertama bisa dilakukan dengan melibatkan pengawas dalam jumlah terbatas dan berbasis sampel. Tapi untuk mencegah kecurangan, pengawasan harus masif, kuat, dan melibatkan banyak pihak,” ungkap Totok dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah, Selasa (15/4/2025).
Desain pengawasan pemilu di Indonesia, menurut Totok, diarahkan untuk menjangkau kedua tujuan tersebut. Artinya, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Karena itu, peran semua stakeholder menjadi sangat krusial dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024, khususnya dalam aspek pencegahan, pengawasan, dan penindakan.
Dia menyebut, bentuk nyata dari kolaborasi tersebut tampak dalam berbagai aspek, seperti partisipasi masyarakat dalam memberikan tanggapan dan masukan pada tahapan pencalonan, pelaporan dugaan pelanggaran, dukungan anggaran dari pemerintah daerah, hingga penguatan pengawasan partisipatif.
“Bawaslu juga telah mengembangkan Pusat Pengawasan Partisipatif sebagai wujud gotong royong dengan seluruh lapisan masyarakat. Ini sejalan dengan tagline kami: Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu,” ujar laki-laki asa Malang, Jawa Timur itu.
Totok menambahkan perbandingan antara banyaknya laporan masyarakat dibandingkan dengan temuan Bawaslu menjadi indikator penting bahwa partisipasi publik dalam melaporkan dugaan pelanggaran semakin aktif dan signifikan.
Dia turut menyoroti peran masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap pencalonan, yang menjadi salah satu poin penting dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.
“Peran serta stakeholder dalam memberikan masukan, laporan, dan dukungan administrasi, sangat vital untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai aturan hukum. Karena itu, gotong royong dalam pengawasan menjadi kunci sukses Pilkada 2024,” katanya.
Terakhir, Totok mengapresiasi seluruh pihak di Provinsi Jawa Tengah yang telah bekerja sama dengan Bawaslu dalam memastikan proses pengawasan Pilkada berjalan optimal.
“Dalam evaluasi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder di Jawa Tengah yang telah bergotong royong bersama Bawaslu untuk memastikan Pilkada Serentak Tahun 2024 berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” pungkasnya.
Editor: JRP
Penulis/Fotografer: Maris/Bima (humas Bawaslu Jateng)
