Bukittinggi, Badan Pengawas Pemilu - Pilkada serentak berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih tinggi dibanding dengan Pileg dan Pilpres lalu. Untuk itu, penyelenggara pemilu diminta lebih antisipatif dengan kemungkinan masalah yang timbul.
Banjarmasin, Bawaslu Kalsel - Menindaklanjuti surat edaran dari Bawaslu RI dan melaksanakan amanat Pasal 24 ayat (1) Lampiran Undang - Undang No. 1 Tahun 2015. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (Bawaslu Prov), Mahyuni, S.Sos., M.AP. sekitar pukul 16:00 WITA melantik Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Panwaslih) untuk 13 Kabupaten/Kota, di Gedung Abdi Persada Banjarmasin, Kamis (23/4/2015).
Banjarmasin, Disela-sela sambutan ketua Bawaslu pada pelantikan Panwaslih Kabupaten/Kota Se - kalimantan Selatan memperkenalkan secara resmi Maskot Pengawasan Pilkada 2015 di Gedung Graha Abdi Persada.
“Dalam kesempatan ini juga kami memperkenalkan Maskot Pengawasan oleh Bawaslu Provinisi Kalimantan Selatan dalam rangka “Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota” dengan tema pengawasan partisipatif dengan slogan Baimbai Bawaslu Kita Awasi Pilkada 2015”. Ujar Mahyuni.
Gowa, Badan Pengawas Pemilu - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak akan dilakukan pada Desember mendatang. Untuk mendorong terwujudnya Pemilu berintegritas diharapkan penyelenggara mempunyai pemahaman bersama dalam melakukan proses penyelenggaraan. Usaha untuk membangun persamaan tersebut adalah dilakukannya Sosialisasi Tatap Muka Kepada Stakeholders dan Masyarakat.
Denpasar, Badan Pengawas Pemilu – Fokus pengawasan Pilkada Tahun 2015 yang dilakukan Pengawas Pemilu tidak hanya terbatas pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu, tetapi juga pengawasan di luar tahapan sebagai upaya pencegahan.
Semarang, Badan Pengawas Pemilu - Setelah melalui rangkaian seleksi yang ketat, mulai dari seleksi administrasi, tertulis hingga seleksi wawancara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melantik 63 Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di 21 Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015, Selasa kemarin (28/4). Ke 63 Anggota Panwas tersebut diharapkan segera bekerja dan berkordinasi dengan seluruh lapisan masyarakat, baik Pemda, KPUD, maupun para stakeholder.
Pontianak, Badan Pengawas Pemilu - Masyarakat menaruh harapan besar terhadap penyelenggara Pemilu pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 ini. Meskipun banyak sekali suara yang meragukan kompetensi dan integritas penyelenggara Pemilu, sehingga sempat muncul wacana Pilkada dikembalikan ke DPRD (Pemilihan tidak langsung).
Palu, Badan Pengawas Pemilu – Menghadapi Pemilukada Serentak yang akan dilaksanakan bulan Desember 2015 di 269 daerah seluruh Indonesia, Bawaslu RI menggelar Rapat Koordinasi Stakeholders dalam rangka pendidikan partisipatif pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota se-Provinsi Sulawesi Tengah di Palu. Bawaslu ingin melihat sejauh mana peran dan dukungan pemerintah daerah dari sisi anggaran, fasilitas, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana menjelang Pemilukada tersebut.
Rejang Lebong, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Muhammad menegaskan kembali terkait pelibatan Pegawai Negeri Sipil pada kegiatan kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015.
Siantar, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu melakukan sosialisasi dan pendidikan pengawasan pemilihan bupati/walikota kepada masyarakat di 2 (dua) dari 4 (empat) kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Sosialisasi dan pendidikan pengawasan pilkada itu dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pemilihan bupati dan walikotanya pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilakukan pada bulan Desember 2015 memiliki kendala serius dalam soal anggaran. Pasalnya Pemerintah masih belum serius dalam menganggarkan biaya Pilkada tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Berdasarkan Berita Acara Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melaksanakan orientasi bagi pegawai negeri sipil (PNS) Bawaslu tahun 2013 dan peserta lulus seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2014 di Bogor, pekan ini.
Dalam sambutannya Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro menyampaikan, maksud dan tujuan dari orientasi ini yaitu untuk mendapatkan pemahaman dan pola pikir yang sama bahwa sebagai PNS Bawaslu harus siap melayani masyarakat.
