Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mulai melakukan evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dalam menghadapi tahapan Pemilu 2029. Evaluasi tersebut mencakup penataan manajemen pegawai, distribusi SDM, hingga penguatan lingkungan kerja yang sehat agar organisasi semakin siap menjalankan tugas pengawasan pemilu.
Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait menyampaikan persiapan menuju Pemilu 2029 mencakup kesiapan organisasi secara menyeluruh. Dia mengatakan, terdapat sejumlah agenda yang tengah dipersiapkan, seperti keterkaitan peningkatan permintaan mutasi pegawai yang menjadi perhatian utama. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi untuk memastikan kebijakan pengelolaan SDM tetap sejalan dengan kebutuhan organisasi.
”Ada tiga agenda besar yang akan dilakukan Bawaslu. Pertama, pembentukan kondisi kerja mandiri baru. Kedua, perubahan secara terbatas terkait SOTK (struktur, organisasi, dan tata kerja) kita (Bawaslu, red). Ketiga, pengusulan tunjangan kinerja yang terbaru,” ucap Ferdinand saat memberikan arahan pada Rapat Pembinaan dan Evaluasi secara daring, Senin (27/7/2026).
Ferdinand menekankan pentingnya menjaga keseimbangan distribusi SDM di seluruh wilayah, baik dalam konteks mutasi antar daerah maupun permintaan masuk ke Bawaslu. Penataan tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan organisasi sekaligus memastikan pelayanan dan pelaksanaan tugas pengawasan tetap berjalan optimal menjelang tahapan pemilu.
Ia menegaskan setiap perpindahan pegawai masuk ke lingkungan Bawaslu harus melalui proses pemetaan dan profiling. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pegawai yang bergabung memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan kerja organisasi.
"Kita akan profiling dahulu. Kita akan melakukan pemantauan dan menilai karakter pegawai supaya terlihat apakah mereka bisa bekerja dan jadi personil yang dibutuhkan," katanya.
Menurutnya, Bawaslu turut memberikan perhatian terhadap kesehatan mental pegawai mengingat beban kerja pada masa tahapan pemilu yang meningkat berpotensi menimbulkan stres apabila tidak diantisipasi. Ia mengungkapkan, pengelolaan lingkungan kerja, termasuk penerapan pola kerja yang lebih adaptif dan pembangunan budaya kerja yang sehat, menjadi bagian dari penguatan kelembagaan.
”Kita juga bisa melihat apa saja risiko dalam pekerjaan ini. Ada hal yang dapat mengganggu kesehatan mental, membuat cemas dan seterusnya. Ini jadi konsentrasi Bawaslu dalam membentuk mekanisme untuk mengeliminasi hal tersebut,” ujar Ferdinand.
Bawaslu juga tengah menyiapkan mekanisme evaluasi melalui penilaian 360 derajat untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih baik. Penilaian tersebut, ujar Ferdinand, diharapkan menjadi sarana memperkuat kualitas kepemimpinan dan hubungan kerja antarpegawai, sekaligus mendorong terciptanya budaya kerja yang sehat dan bebas dari perilaku yang dapat mengganggu kenyamanan di lingkungan kerja.
Foto: Tangkapan layar rapat daring
Editor: Dey
