Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Republik Indonesia Herwyn JH Malonda memaparkan lima bidang utama penguatan kelembagaan Bawaslu di masa non- tahapan pemilu. Pertama, penguatan sumber daya manusia (SDM) dan kompetensi.
Dalam konteks ini, kata dia, perlunya meningkatkan kapasitas jajaran pengawas pemilu di semua tingkatan. "Lakukan pelatihan berbasis kebutuhan lokal dan tantangan digital. Bangun budaya belajar di setiap Bawaslu kabupaten/kota dan jadikan kantor kita sebagai Bawaslu Learning Corner yang hidup, terbuka, dan kreatif," katanya saat memberikan arahan dalam rangka optimalisasi kinerja di masa non tahapan Pemilu kepada jajaran Bawaslu provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara, Sabtu (25/10/2025).
Kedua, penguatan organisasi dan kelembagaan Bawaslu. Menurutnya, Bawaslu perlu lakukan refleksi kelembagaan, baik struktur dan pola koordinasi.
Dia mendorong jajaran Bawaslu, mulai menyusun peta jalan kelembagaan menuju Bawaslu 2029 yang adaptif, profesional, dan berintegritas. Bangun tata kelola yang efisien dan modern dengan dukungan teknologi informasi.
Ketiga, lanjut dia, digitaliasi pengawasan. Bawaslu, kata dia, tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Dia beralasan digitalisasi bukan lagi sekadar alat, tetapi cara berpikir.
"Manfaatkan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) dalam pemetaan kerawanan, pelaporan, dan pendidikan pemilih. Bangun jejaring pengawasan siber yang terintegrasi dengan mitra akademik dan komunitas digital," terangnya.
Keempat, etika dan integritas penyelenggata pemilu. Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan jajaran Bawaslu menjaga marwah kelembagaan dengan disiplin etik.
Non-tahapan, jelas dia, bukan waktu untuk lengah, melainkan saatnya meneguhkan integritas pribadi dan kolektif. "Setiap tindakan, sekecil apa pun, mencerminkan wajah kelembagaan Bawaslu," tegasnya.
Lalu, kelima, kolaborasi dan kehadiran sosial. Herwyn mendorong jajaran Bawaslu membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunitas, media, dan masyarakat sipil. Dia juga menekankan pentingnya perkuat fungsi kehadiran sosial Bawaslu melalui kegiatan edukatif, partisipatif, dan inspiratif.
"Jadilah Bawaslu yang membelajarkan, lembaga yang tidak hanya mengawasi, tetapi juga mendidik demokrasi," pesannya.
Dia menyebut saat ini waktu uang tepat untuk membenahi diri, memperkuat kelembagaan, menata SDM, dan menyiapkan seluruh perangkat menghadapi pemilu dan pemilihan selanjutnya. Dia juga mengajak jajarannya untuk memanfaatkan masa non tahapan ini sebaik-baiknya.
Herwyn berharap dalam menyongsong transformasi menuju 2029 nanti. Sulawesi Utara dapat menjadi daerah yang siap dan adaptif terhadap perubahan hukum, politik dan teknologi.
"Masa non-tahapan adalah masa membangun pondasi, yang kita tanam hari ini akan menjadi kekuatan Bawaslu di 2029," tegasnya.
Penulis dan foto: Humas Bawaslu Provinsi Sulut
