Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu meminta masukan akademisi dan praktisi Universitas Hasanuddin (Unhas) guna memperkuat organisasi Bawaslu. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebut tiga fokus utama perbaikan dan penguatan Bawaslu secara kelembagaan.
Pertama, kata dia, kelembagaan yang adaptif dan kolaboratif, membangun struktur yang dinamis dan terbuka terhadap sinergi lintas lembaga, masyarakat sipil, dan akademisi. Kedua, lanjut dia, SDM yang etis, kompeten, dan melek teknologi.
"Memastikan setiap pengawas memiliki kompetensi etik, digital, dan sosial yang memadai," katanya saat diskusi Tata Kelola Organisasi Pengawas Pemilu di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Jumat (25/10/2025).
Lalu, ketiga, sistem pembelajaran dan evaluasi berkelanjutan, memperkuat Bawaslu sebagai lembaga yang membelajarkan, bukan sekadar mengawasi. Herwyn berharap masukan dan saran dari para akademisi dan praktisi di Universitas Hasanuddin akan menata kembali arah kelembagaan pengawasan pemilu yang adaptif, integratif, dan berkeadilan.
Ketua Bawaslu periode 2012-2017 Muhammad menegaskan kelembagaan Bawaslu harus lebih diperkuat lagi dalam revisi undang-undang pemilu dan pemilihan. Dia berharap, tidak hanya diperkuat secara regulasi, juga, ditransformasikan secara kelembagaan.
"Hal itu dilakukan agar (Bawaslu) lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan demokrasi dan teknologi informasi," kata Ketua DKPP RI 2020-2022 tersebut.
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menekankan pada penguatan integritas para pengawas pemilu. Dia menegaskan pengawas pemilu tidak cukup diukur dengan minerja administratif saja, melainkan dengan akuntabilitas moral dan etik.
Untuk itu, dia berharap, pembinaan SDM pengawas pemilu harus diarahkan untuk meneguhkan nilai-nilai integritas, tanggung jawab publik, dan keberanian moral dalam menghadapi dinamika politik dan tekanan sosial.
"Kelembagaan yang kuat tidak hanya dibangun di atas struktur, tetapi juga, di atas nilai dan perilaku manusia di dalamnya," ujarnya.
Akademisi Unhas Gustiana A. Kambo menyoroti kompleksitas demokrasi Indonesia yang semakin meningkat. Dia menjelaskan, politik elektoral kini tidak hanya berhadapan dengan isu partai dan logistik, tetapi juga dengan disinformasi digital, politik identitas, dan tekanan algoritma.
“Kelembagaan pengawasan harus menyiapkan SDM yang melek digital, cerdas analitis, dan tangguh secara etik. Di sinilah, Bawaslu ditantang untuk menata tata kelolanya agar tidak hanya reaktif terhadap pelanggaran, tetapi proaktif dalam menciptakan ekosistem demokrasi yang sehat”.
Guru besar FH Unhas Anwar Borahima pada kegiatan tersebut menyinggung revisi undang-undang Pemilu harus memuat penataan kembali tugas, fungsi, dan wewenang Bawaslu agar lebih proporsional dan sinkron dengan kebutuhan sistem demokrasi ke depan.
"Kita perlu memikirkan desain kelembagaan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga legitimasi dan keadilan. Bawaslu harus tetap menjadi lembaga penegak keadilan elektoral, bukan sekadar pelaksana prosedur administratif," ujarnya.
Dalam agenda tersebut Herwyn secara simbolik memberikan bibit pohon Manggis sebagai simbol integritas dan buku-buku hasil kerja-kerja pengawas pemilu selama Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 ke Universitas Hasanuddin.
Sebagai informasi, kegiatan FGD ini, dibuka Wakil Rektor III bidang SDM, Alumni, sistem dan Informasi, Profesor Farida Patittingi. Hadir sebagai penanggap pemateri para narasumber dari akademi dan praktisi antara lain Armin Arsyad, Suparman, Asri Yusuf, Asradi, Amrayadi, Sukrianto Kianto, Nurlira Goncing, Attahiria Nas.
Penulis dan foto: Fajar (Sespri)