Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, sejak Pemilu 2009 hingga Pemilu 2019 setiap kecurangan yang dilakukan peserta pemilu bisa ditindak oleh Bawaslu. Menurutnya, kondisi tersebut berbanding terbalik sebelum Bawaslu dibentuk lantaran peserta pemilu banyak melakukan kecurangan tanpa mendapatkan proses hukum.
"Sekarang peserta pemilu tidak bisa main-main. Ada Bawaslu yang punya wewenang untuk menindak," ucapnya dalam acara Bawaslu Award 2019 di Jakarta, Jumat (25/10/2019) malam.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menceritakan, dalam setiap pemilu pasti ada kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu. Dia mencontohkan, ketika orde baru dan sebelum KPU dan Bawaslu dibentuk berbagi kecurangan dilakukan secara vertikal. Pemerintah, akunya, ikut menentukan pemenang pemilu. Bahkan sebelum dimulai pemilu, pemenangnya sudah ditentukan. "Era sekarang kecurangan dilakukan horizontal antarpeserta pemilu," sebutnya
"Sekarang kalau ada yang curang bisa diadili oleh Bawaslu. Inilah kehebatan lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun," tambah Mahfud.
Dia berharap, Bawaslu selalu berperan dalam setiap pesta demokrasi. Baginya, kehadiran Bawaslu sangat bermanfaat bagi iklim demokrasi di Indonesia yang membuat peserta pemilu berpikir dua kali jika ingin melakukan kecurangan. "Karena Bawaslu punya wewenang untuk memproses dari ranah administrasi sampai pidana," tunjuknya.
"Bawaslu sebagai bagian nomokrasi membuat pemilu semakin baik. Mari pelihara pemilu ini sebaik baiknya," tutup Mahfud.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Nurisman
 |
 |
Webmail
