Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, untuk menegakkan keadilan Pemilu, Bawaslu berencana akan membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di luar negeri.
Sentra Gakkumdu luar negeri ini, sambung Dewi, yang akan memproses segala bentuk pelanggaran pidana Pemilu 2019 di luar negeri.
"Bawaslu menganggap penting adanya Sentra Gakkumdu luar negeri. Untuk itu, Bawaslu akan berusaha semaksimal mungkin supaya terbentuk seraya berharap adanya dukungan penuh dari berbagai pihak terutama kejaksaan dan kepolisian yang sudah menjadi bagian penting dalam Sentra Gakkumdu,” ujar Dewi dalam pertemuan dengan Jaksa Agung RI, di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (19/11/2018).
Koordinator Divisi Penindakan tersebut menambahkan, keanggotaan Sentra Gakkumdu luar negeri jika terbentuk terdiri dari Gakkumdu Pusat, Panwas Luar Negeri, Staf Teknis Polri, dan Kepala Bidang Kejaksaan RI di luar negeri, atau Biro Hukum Hubungan Kejaksaan RI dengan luar negeri pada diri Jaksa Agung Muda.
“Jadi nanti jika rencana pembentukan Sentra Gakkumdu luar negeri ini berjalan mulus, tentunya keanggotaannya tidak keluar dari tubuh pengawas Pemilu, Kejaksaan, dan Kepolisian,” ungkap mantan Ketua Bawaslu Sulteng itu.
Selain itu, Dewi mengatakan, jika Gakkumdu luar negeri ini teralisasi, Bawaslu akan mendorong dibentuknya kelompok kerja (Pokja) luar negeri yang melibatkan Panwas LN, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kementrian Luar Negeri.
Untuk mewujudkan terbentuknya Sentra Gakkumdu luar negeri, menurut Dewi tidak bisa jika Bawaslu berjalan seorang diri. Dalam hal ini Bawaslu sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, hari ini Bawaslu lakukan pertemuan dengan Jaksa Agung untuk meminta saran dan tanggapan. Kemudian Bawaslu juga akan melakukan pertemuan dengan pihak kepolisian untuk menyampaikan perihal yang sama.
Penulis/Foto: Irwan
 |
 |
Webmail
