Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi (Kordiv) Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan, kewenangan divisi sengketa harus makin kuat dengan proses ajudikasi saat menyelesaikan sengketa dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang. Sebab menurutnya, mahkota Bawaslu ada dalam penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran.
Bagja pun meminta para Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu tingkat kabupaten/kota patut berbangga atas kewenangan proses ajudikasi atau persidangan yang melekat. Berbeda dengan kewenangan pelanggaran administrasi yang melahirkan rekomendasi.
"Ajudikasi atau persidangan hanya di divisi sengketa saat ini," ucapnya saat menjadi pembicara Rapat Koordinasi (Rakor) Review Laporan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Malang, Selasa (12/11/2019).
Bagja mengungkapkan, jumlah perkara sengketa pemilu/pilkada tak sebanyak kasus pelanggaran administrasi. Namun jika kasus sengketa dapat tertangani dengan baik, dia meyakini proses demokrasi telah terwujud.
Bagja menegaskan, para jajaran divisi penyelesaian sengketa tidak malas turun ke lapangan, cek dan verifikasi alat bukti. "Kita harus berubah karena Bawaslu ke depan kemungkinan akan bisa menjadi seperti polisi dan jaksa dalam pelanggaran administrasi," ujar Bagja.
"(Penyelesaian) sengketa bisa membuktikan dirinya karena kekuatan hanya di putusan," tambahnya.
Diketahui dalam mengani sengketa proses pemilu, hingga Desember 2018, Bawaslu mencatat telah menerima sekitar 563 kasus sengketa proses Pemilu 2019 yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan, pelanggaran administrasi selama Pemilu 2019 terdapat 16.124 kasus.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
