Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan rasa kecewa dengan banyaknya kasus politik uang pada Pemilu 2019 tidak ada kejelasan atau berhenti di tengah jalan. Dari 380 putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) oleh putusan pengadilan, baik oleh pengadilan negeri (PN) atau pengadilan tinggi (PT), menurutnya hanya ada 45 putusan terkait politik uang.
“Kami tidak puas dengan hasil tersebut. Kasus politik uang banyak berhenti ketika masuk proses penindakan atau penuntutan,” ungkapnya dalam peluncuran buku Keadilan Pemilu: Potret Penegakan Hukum dan Pilkada di Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Kekecewaan Fritz tersebut didasari pengawas di lapangan banyak menemukan peserta pemilu yang melakukan pelanggaran pemilu lewat politik uang ketika masa kampanye dan masa tenang pada Pemilu 2019 lalu. "Pengawas ambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Namun tidak menemui titik terang karena regulasi yang kurang jelas," sebutnya.
“Saya harap ke depan ini tidak terjadi lagi. Beberapa pihak terkait harus satu pemahaman ketika menyikapi politik uang,” tambah Fritz.
Terkait Buku Keadilan Pemilu, Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu ini menambahkan, belum pernah menemukan buku yang membahas secara detail terkait pengawasan dan keadilan pemilu. Dirinya mengaku, biasanya penulis buku pemilu hanya membahas terkait ambang batas parlemen, proporsional terbuka maupun tertutup dan kewenangan eksekutif maupun yudikatif.
“Buku ini menambah pengetahuan bagi pembaca untuk melihat persoalan penegakan hukum yang lebih dalam,” ungkapnya.
Perlu diketahui, buku setebal 315 halaman dan 12 bab ini ditulis Ketua Bawaslu DKI Jakarta Jufri dan Hakim PTUN Bandar Lampung Ivan Mawardi.
Jufri menceritakan, buku yang dia tulis merupakan kumpulan dari berbagai diskusi dengan berbagai pihak ketika penyelenggaraan Pemilu 2019. Termasuk pengalaman dia beserta jajarannya dalam mengawasi tahapan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Peluncuran buku ini dihadiri oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jerry Sumampouw, dan penggiat pemilu lainnya.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
