Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Rote Ndao melaporkan KPU Kabupaten Rote Ndao ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, 15 rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) tak dilaksanakan KPU setempat. Hanya satu PSU saja yang digelar KPU Rote Ndao.
"Secara bertahap Bawaslu Kabupaten Rote Ndao menyampaikan rekomendasi PSU kepada KPU," ungkap Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Nusa Tenggara Timur (NTT) Melpi Marpaung usai sidang pemeriksaan pendahuluan perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Baca juga: 22 Rekomendasi Bawaslu Papua, Tujuh PSU Tak Ditindaklanjuti KPU Papua
Berdasarkan rekomendasi PSU oleh Bawaslu, hanya satu TPS yang dilaksanakan yakni di TPS 002 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut, Rote Ndao, NTT. Sedangkan 14 rekomendasi PSU lainnya tidak dilaksanakan KPU.
14 TPS yang seharusnya menggelar PSU, yakni, TPS 002, 003, 004 Desa Tungganamo, Kecamatan Pantai Baru. Lalu, TPS 001 Desa Londalosi, Kecamatan Rote Timur. Berlanjut di TPS 002 Desa Busalangga Barat, Kecamatan Rote Barat Laut. Ditambah TPS 005 Desa Oelasin, Kecamatan Rote Barat Daya, TPS 001, 003, Desa Oenggaut, Kecamtan Rote Barat. Ada lagi di TPS 001, 002, 003 Desa Oelolot, di TPS 003, Desa Oenitas, dan TPS 002, Desa Bo'a, Kecamatan Rote Barat.
Baca juga: Sidang di MK, Bawaslu Jatim Sampaikan Kronologi Pelanggaran
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu NTT Thomas mengapresiasi kinerja jajarannya. Meski dengan beberapa hambatan seperti kondisi geografis, listrik dan kesulitan sinyal, dia menurutkan, jajaran pengawas masih bisa mengatasinya.
Thomas mengungkapkan, Bawaslu NTT siap mengikuti sidang MK ini berkat kerja sama jajaran di bawah. "Bukti kami (Bawaslu NTT) siap. Tanpa kerja keras dari mereka, kami mau bilang apa di persidangan MK ini," ujarnya.
Dalam sidang ini, hadir pula Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mendampingi jajaran Bawaslu NTT.
Editor: Ranap Tumpal HS
Fotografer: Muhtar
