Bawaslu Putuskan Tiga PPK di Jateng Perbaiki Formulir DAA1

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam putusan sidang, Bawaslu menyatakan  tiga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Boyolali, Jawa Tengah (Jateng) perlu melakukan perbaikan terhadap formulir DAA1 (rekapitulasi tingkat kelurahan/desa) untuk suara DPR.

Perlu diketahui, perkara ini disidangkan atas laporan Nomor 31/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dari calon legislatif (caleg) DPR RI daerah pemilihan (dapil)  V Jawa Tengah Mohammad Hatta yang menduga adanya penggelembungan suara untuk pesaingnya. Sehingga, hal tersebut merugikannya dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ketua Majelis Abhan mengungkapkan, KPU dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan pelanggaran administratif pemilu. Namun putusan ini berbeda dengan sejumlah PPK dan KPU Kabupaten Boyolali yang memang terbukti melanggar proses administratif saat melaksanakan tahapan rekapitulasi suara.

"Menyatakan telah terjadi pelanggaran administratif pada pelaksanaan rekapitulasi di PPK Bendosari, dan di PPK Kartasura, dan PPK Banduyono untuk Pemilu Anggota DPR," kata Abhan di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Baca berita sidang sebelumnya:

• Perkara di Sukoharjo dan Boyolali, KPU Serahkan Empat Kardus Bukti 
• Bawaslu Periksa Bukti Laporan Caleg dari Depok dan Jateng 

Dari putusan tersebut, PPK Bendosari melalui KPU, KPU Jateng dan KPU Sukaharjo diperintahkan melakukan perbaikan terhadap formulir DAA1 DPR di Desa Toriyo dan Desa Jombor dengan cara mencocokkan hasil perolehan suara berdasarkan formulir model C1 Plano DPR.

Sedangkan, PPK Kartasura perlu melakukan perbaikan formulir DAA1 DPR di Desa Ngabeyan, Pabelan, dan Singopuran yang harus mencocokkan hasil perolehan suara dengan formulir C1-Plano DPR. Begitu pula, PPK Banyudono untuk Desa Jipangan agar hasil perolehan suara disesuaikan dengan formulir model C1-Plano DPR.

Abhan pun meminta KPU Boyolali memperbaiki formulir DAA1 DPR di desa Toriyo, Jombor Ngabeyan, Pabelan, Jipangan, dan Singopuran dengan mencocokkan hasil perolehan suara berdasarkan formulir C1 Plano DPR. "Memerintahkan KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan KPU Kabupaten Sukoharjo untuk menindaklanjuti hasil perbaikan," tandas Abhan.

Editor: Ranap Tumpal HS