Jember, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mendorong aktor-aktor pemilu seperti KPU, Bawaslu, DKPP, penggiat pemilu, dan pemantau guna mempersiapkan potret desain Pilkada 2020. Tujuannya, untuk menyeimbangkan kualitas yang sama dari kebutuhan masing-masing.
Bawaslu, lanjutnya, telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada lalu, diantaranya: calon tunggal, netralitas, regulasi, politik uang, kelembagaan pengawas pemilu, NPHD (naskah perjanjian hibah daerah), politik SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), dan jumlah personil pengawas pemilu yang meninggal. "Dalam hal ini, perlu adanya antisipasi karena punya daya ledak yang tinggi," akunya.
"Antisipasi isu politik SARA, politik uang di Jember akan berbeda isunya dengan yang di Lumajang. Juga daerah lainnya, pakai isu apa, " tambah Afif dalam paparannya saat menjadi narasumber Seminar Nasional bertajuk: Menyongsong Pilkada Serentak 2020 di Jember, Jawa Timur, Jumat (18/10/2019).
Dia menambahkan, ada 16.124 pelanggaran administrasi yang ditangani Bawaslu yang putusannya sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap) sebanyak 582 kasus. "Kemudian, yang di DKPP ada 373 pelanggaran kode etik pada pelaksanaan pilkada yang lalu," tuturnya.
Menurutnya, perlu mendorong daerah yang masih dalam tahap perjanjian dan belum menandatangani NPHD untuk segera melakukan penandatanganan anggaran dana hibah.
"Bawaslu ini seperti nafsu besar, tenaga kurang. Maunya menindak seperti ini, seperti itu, namun UU-nya sendiri tidak spesifik mengaturnya. Persoalan regulasi misalnya adanya perbedaan definisi dan perbedaan nomenklatur tidak ada mekanismenya," terang dia.
Afif menambahkan, Bawaslu harus bisa mengevaluasi catatan kerja berkaitan dengan persiapan Pilkada 2020 mendatang. "Untuk kerja sama semua keluarga besar Bawaslu, baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengeliminir catatan-catatan tersebut," tutupnya.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
