Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan prinsip-prinsip penanganan pelanggaran pemilu di hadapan Panwaslih Aceh dan Bawaslu Sulawesi Tenggara (Sultra) masa jabatan 2023-2028.
Prinsip pertama, kata dia, harus berorientasi pada perlindungan hak memilih dan dipilih.
Prinsip kedua, lanjutnya, mudah diakses, di mana Bawaslu harus mampu memberikan kemudakan kepada masyarakat dalam memberikan komplain atau laporan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan penyelenggara pemilu terpilih merupakan orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menjaga pemilu dalam memilih negarawan terbaik. Untuk itu, dia mengingatkan agar menjaga profesionalisme dan integritas seperti membuat putusan sengketa proses pemilu tak berdasarkan transaksional atau materil semata.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta anggota Panwaslih Provinsi Aceh dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terlantik memaksimalkan upaya pencegahan. Pasalnya, kata dia, naskah dinas pencegahan yang dikeluarkan kedua provinsi tersebut masih sedikit.
Dia menyebutkan Panwaslih Aceh hanya mengeluarkan nota dinas pencegahan sebanyak 12 naskah dinas pencegahan, sementara Sultra hanya delapan naskah dinas pencegahan sepanjang tahun 2022 hingga Januari 2023.
Jakarta, Badan pengawas Pemilihan umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik sekaligus mengambil sumpah janji anggota Panwaslih Aceh dan Bawaslu Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2023-2028. Bagja berpesan untuk segera bekerja mengawasi tahapan Pemilu 2024 yang telah berjalan.
“Kami (Pimpinan Bawaslu) harapkan apa yang bbapa-ibu ucapkan dalam sumpah janji, dapat diejawantahkan dalam tugas dan fungsi sebagai anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslih,” tuturnya dalam Pelantikan dan Pengambilan sumpah janji Anggota Bawaslu Provinsi di Kantor Bawaslu, Sabtu (15/4/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) yang belum memberikan salinan rekapitulasi hasil penyusunan daftar pemilih sementara luar negeri (DPSLN). Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu LN, terdapat beberapa PPLN yang belum menyerahkan salinan Berita Acara (BA) rekapitulasi DPSLN pada 4-6 April 2023.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Perempuan harus dilibatkan dalam setiap tahapan pemilu. Baik sebagai penyelenggara pemilu, pemantau maupun peserta pemilu. Begitulah kira-kira apa yang disampaikan Anggota Bawaslu Lolly Suhenty saat membuka kegiatan Khataman Ngabuburit Pengawasan di Jakarta, Jumat, (15/4/2023).
Pasalnya ungkap srikandi pengawas pemilu tersebut, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam kontestasi.
"Ayo perempuan harus terlibat lebih dalam. Jangan hanya menjadi penonton atau hanya menyalurkan hak suaranya saja," ajak Lolly.
Kotapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) tingkat provinsi empat daerah otonomi Baru (DOB). Keempat DOB itu yakni Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, juga provinsi Papua dan Papua Barat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemiihan Umum - Bawaslu sedang menyusun indikator pemetaan kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024dengan tema isu strategis yang mencakup lima hal, yakni: politik uang, politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan), kampanye media mosial, netralitas ASN dan penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjabarkan, hal ini menjadi antisipasi atas maraknya pelanggaran pada pemilu lalu dan perkembangan yang ada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memberikan masukan sekaligus menyampaikan isu krusial terkait pencalonan legislatif yang meliputi calon DPR; DPRD; dan DPD dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, KPU, DKPP, dan Kemendagri. Agenda RDP kali ini yakni konsultasi dua rancangan Peraturan KPU (PKPU) yakni PKPU Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta perubahan kedua PKPU 10 Tahu 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menjabarkan upaya Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu melalui penyelesaian sengketa proses pemilu. Menurutnya, penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan bagian dari jenis penegakan hukum pemilu yang diatur dalam UU Pemilu demi memastikan adanya penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menjabarkan titik-titik rawan dalam tahapan pencalonan untuk Pemilu Serentak 2024. Dia mengingatkan agar para bakal calon untuk menaati aturan dan ketentuan karena ada sanksi administrasi yang dapat membatalkan pencalonan hingga sanksi pidana.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Hari ini, tercatat 15 tahun kiprah Bawaslu menjadi penjaga demokrasi di Indonesia. Perjalanan 15 Tahun Bawaslu ini, menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuju tingkat kedewasaan secara kelembagaan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyampaikan empat poin penguatan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang nantinya akan disahkan melalui nota kesepahaman (MoU) terkait dengan netralitas TNI pada Pemilu Serentak 2024. Empat poin tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat melakukan audiensi dan disambut oleh Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono di Mabes TNI, Jakarta, Kamis (6/4/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam peristiwa pembagian uang zakat dalam amplop berlogo partai politik yang terjadi di Sumenep, Jawa Timur pada Jumat, 24 Maret 2023 lalu. Bawaslu memandang terdapat potensi persoalan hukum dalam persitiwa tersebut, mengingat pembagian dilakukan di tengah berlangsungnya penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengajak Muhammadiyah untuk berperan aktif mengawasi pemilu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, saat ini belum memasuki tahapan kampanye, sehingga penindakan terkait larangan berkampanye pun sulit dilakukan, termasuk dalam media sosial.
