close× Call Us
close×

Berita

Bawaslu Lantik Panwas LN Frankfurt, London, Stockholm, Bagja Pesan Panwas LN Koordinasi dengan PPLN
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :
Den Haag – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik pengawas Luar Negeri (Panwas LN) di kota Den Haag Belanda, Rabu, (8/3/2023). Bagja optimis terhadap panwas yang telah dilantik dapat mengemban tugasnya dengan baik, dalam mengawasi tahapan Pemilu Serentak 2024 sampai selesai.
 
“Tugas panwas luar negeri sangat penting. Salah satunya menjadi juru damai dan mediator antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu,” katanya saat memberi pembekalan usai pelantikan. 
 
Ingin Terlibat Aktif Jadi Penyelenggara Pemilu 2024, Totok Apresiasi Minat Mahasiswa UGM
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengapresiasi minat peserta 'Town Hall Meeting' mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengaku ingin berpartisipasi aktif menjadi penyelenggara Pemilu 2024. Dia menyebut minat mahasiswa itu merupakan spirit ilmu dan amal, sebagaimana orasi Bung Karno saat menerima gelar doktor honoris causa dari UGM tahun 1951 silam.

Perintah Undang-Undang, Bawaslu Tegaskan Hak Pilih Pekerja Tidak Boleh Dihalangi
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menegaskan tidak boleh ada seorangpun yang dapat menghalangi pekerja yang sudah memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Serentak 2024, terutama bagi pekerja warga negara Indonesia (WNI) pada proyek strategis nasional pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut dia, aturan larangan tersebut berlaku bagi perusahaan atau penyedia jasa yang akan mempekerjakan para pekerja yang sudah memiliki hak pilih, untuk memberikan hak pilih bagi pekerjanya pada Pemilu Serentak 2024.

Minimalisir Terjadi Kesalahan Penanganan Pelanggaran Pemilu, Herwyn Harap Juknis Mudah Dipahami
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap Petunjuk Teknis (Juknis) penanganan pelanggaran pemilu dan penanganan pelanggaran administratif pemilu bersifat informatif serta mudah dipahami oleh jajaran Bawaslu. 
 
“Juknis harus memudahkan evaluasi dari setiap proses penanganan pelanggaran oleh pengawas pemilu disetiap tingkatan,” katanya dalam Rapat lanjutan Penyusunan Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu di Jakarta, Selasa malam, (7/3/2023). 
Jabarkan Enam Sebab Korupsi, Sekjen Ajak Bawaslu Daerah Ikuti NPSK Dana Hibah
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum-  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Ichsan Fuady menjabarkan enam penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk itu, dia mengajak jajaran Bawaslu, khususnya di daerah mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria (NPSK) dalam dana hibah pemilihan pemerintah daerah (pilkada).
 
Susun Juknis Penanganan Pelanggaran, Puadi Harap dapat Memudahkan Panwascam dan PKD
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badang Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Puadi berharap penyusunan petunjuk teknis (Juknis) penanganan pelanggaran pemilu dapat mempermudah Panwascam dan (Pengawas Keluaran dan Desa) PKD dalam merespon pelanggaran pemilu. Menurutnya, hal ini perlu diperhatikan karena bisa berdampak kepada masalah etik yang akan dihadapi.

Bawaslu Bersama KY Matangkan Nota Kesepahaman Pemantauan dan Pengawasan Perkara Pemilu 2024
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu dan Komisi Yudisial (KY) akan matangkan nota kesepahaman pemantauan dan pengawasan perkara Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Puadi berharap perjanjian kerja sama antara Bawaslu dan KY semakin dipertajam.

"Nanti poin-poin kerja sama yang dibahas itu lebih subtansi, apa saja kendalanya, kekurangannya apalagi dari prespektif penyelenggaraan pemilu yang agak rumit," ujarnya saat menerima perwakilan KY di Gedung Bawaslu Senin (16/3/2023).

Bawaslu Dorong Penanganan Pelanggaran Pemilu yang Afirmatif
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mendorong penanganan pelanggaran pemilu yang afirmatif. Anggota Bawaslu Puadi menilai penanganan pelanggaran pemilu yang bersifat afirmatif, sesuai dengan patron 'keadilan pemilu' yang digunakan dalam slogan Bawaslu sebagai wujud dan komitmen menerapkan keadilan pemilu.

"Penanganan pelanggaran pemilu yang afirmatif, sesuai dengan keadilan pemilu yang Bawaslu jadikan slogan," katanya saat membuka agenda focuss group discussion (FGD) bertema Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 yang Afirmatif di Jakarta, (3/3/2023).

Bagja Lantik Enam PAW Anggota Bawaslu Kabupaten
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan enam Pengganti Antar-Waktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten sisa masa jabatan 2018-2023. Pelantikan dilakukan secara dalam jaringan (daring) dari kantor Bawaslu setempat.

"Semoga Tuhan meridhoi bapak ibu terlantik dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota Bawaslu," ucap Bagja dalam amanatnya, Jumat (3/3/2023).

Sukseskan Pemilu 2024, Bawaslu Ajak FPK Kolaborasi Awasi Pemilu
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengajak Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berkolaborasi mengawasi Pemilu 2024. Hal itu, kata Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda untuk menyukseskan pemilu yang aman, damai dan harmonis.

Menurut Herwyn kolaborasi itu bertujuan untuk melakukan pencegahan bersama terkait politik SARA, netralitas ASN dan politik uang.

Bersihkan APK, Totok Katakan Satpol PP bantu Bawaslu
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono tegaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu membantu Bawaslu dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK). Hal ini disampaikan pada kegiatan Rapat Kerja Nasional Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 dan Upacara Gelar Pasukan Satpol PP dan Satlinmas.
"Sejak dahulu, Satpol PP ini sahabat Bawaslu. Selalu membantu Bawaslu dalam kondisi apapun," katanya di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis, (2/3/2023).

Upaya Bawaslu dan Polri Cegah Polarisasi dalam Pemilu Serentak 2024
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus berupaya mencegah ujaran kebencian, kampanye hitam dan isu sara pada Pemilu Serentak 2024. Upaya tersebut dilakukan agar polarisasi masyarakat pada Pemilu 2019 tidak terulang kembali.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Hukum Polri di Bali, Rabu, (1/3/2023).

Bawaslu Paparkan ASN Harus Netral dalam Kontestasi Politik
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda memaparkan, aparatur sipil negara (ASN) sebagai pelayan publik dan pengayom masyarakat menjaga marwah agar tidak terpengaruh pada kepentingan orang perorang atau kelompok tertentu dalam kontestasi politik. Menurutnya kewenangan ASN sangat rentan dipengaruhi oleh calon peserta pemilu.

Intoleransi Berpotensi Terjadi pada Pemilu 2024, Bawaslu Harap FKUB Ikut Lakukan Upaya Pengawasan Bersama
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Tangerang, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memandang intoleransi berpotensi terjadi pada gelaran Pemilu 2024. Maka dia merasa potensi ini dapat ditekan dengan kerja bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Dalam kesempatan tersebut, Bagja menuturkan potensi intoleransi berasal dari globalisasi yang menyebabkan nilai-nilai toleransi terkikis, lalu demokrasi yang didominasi masyarakat kelas menengah. Selain itu menurutnya, perihal perkembangan media sosial (medsos) juga memberikan dampak negatif penyebaran hoaks di internet masih tinggi.

Bawaslu Ajak PBNU Jalin Kerja Sama Cegah Politisasi Identitas pada Pemilu 2024 mendatang
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu dan Nahdlatul Ulama (NU) akan bekerja sama guna mencegah terjadinya politisasi identitas dalam Pemilu 2024 mendatang. Rencana kerja sama tersebut disepakati usai Bawaslu menyambangi gedung PBNU dan diterima Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf di Jakarta, Selasa (28/2/2023).