Lombok, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu berkomitmen meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna mengelola segala proses administrasi lembaga. Ini ditujukan agar Bawaslu tidak hanya sukses dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu namun juga sukses dalam hal administrasi lembaga.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Abhan saat membuka kegiatan Sosialisasi SPIP, LHKPN, Pengendalian Gratifikasi, Jumat (17/11/2017) di Lombok.
Padang, Badan Pengawas Pemilu - Pada pelaksanaan Pilkada mendatang, Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengungkapkan, potensi kericuhan seringkali terjadi bila kepala daerah dan wakil kepala daerah Petahana terjadi pecah kongsi. Situasi dan keadaan seperti ini acap kali menimbulkan konflik di daerah tersebut serta berpotensi mengganggu tahapan pelaksanaan Pilkada.
Padang, Badan Pengawas Pemilu. Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja meresmikan Pojok Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Kamis, (16/11/2017) di Sekretariat Bawaslu Sumatera Barat. Pojok Pengawasan dirancang sebagai program pengawasan partisipatif guna meningkatkan partisipasi masyarakat Sumbar dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu serta Pilkada gubernur, bupati dan walikota tahun 2018.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan beberapa kategori pelanggaran adminitsrasi yang bisa berujung sanksi diskualifikasi pertama adalah bentuk/metode kampanye yang menggunakan media massa cetak dan elektronik diluar jadwal. Kedua, jika ditemukan laporan dana kampanye yang tidak benar, pengawas juga dapat merekomdasikan sanksi diskualifikasi. Ketiga jika calon petahana melakukan mutasi jabatan enam bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan pasangan calon, dan keempat, money politik yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM).
Jambi, Badan Pengawas Pemilu - Orientasi pencegahan masih menjadi orientasi utama dari proses pengawasan pemilu. Bawaslu tidak mengharapkan banyak proses peradilan terhadap kasus-kasus pemilu. Bawaslu tidak menghendaki banyaknya pelanggaran sehingga maksimalisasi pencegahan harus dilakukan. Hal itu diterangkan oleh Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin dalam acara Sosialisasi Tatap Muka kepada Stakeholders dan Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018 di Provinsi Jambi, Kamis (16/11/2017), di aula kantor LPMP Provinsi Jambi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -Majelis Sidang Bawaslu telah mengeluarkan putusan terhadap 10 laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019. Terhadap sembilan laporan, Majelis Sidang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi sehingga dalam hal ini Bawaslu memerintahkan KPU untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik secara fisik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Berdasarkan kajian yang dilakukan majelis sidang Bawaslu, Sistem Informasi Politik (SIPOL) yang digunakan oleh KPU sebagai sarana pendaftaran partai politik Pemilu 2019, bukan instrumen pendaftaran yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
SIPOL sebagai dasar penilaian oleh KPU untuk menentukan keterpenuhan persyaratan pendaftaran bagi partai politik tidak mendasar.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Setelah melalui berbagai rangkaian proses penanganan pelanggaran administrasi Pemilu 2019, hari ini, Rabu (15/11/2017), Bawaslu menggelar sidang pembacaan putusan terhadap 10 laporan yang diproses oleh Bawaslu di Ruang Sidang Gedung Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Pratikno melakukan kunjungan Bawaslu untuk meninjau kantor Bawaslu. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari permohonan Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro terkait permintaan penambahan fasilitas kantor.
Gunawan menjelaskan, Bawaslu melakukan pengembangan organisasi dengan adanya deputi dan struktur lainnya. "Jika hanya menggunakan gedung yang sekarang, dipastikan akan kekurangan ruangan untuk struktur yang baru," jelas Gunawan, Selasa (14/11/2017).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sidang penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dilanjutkan dengan agenda penyampaian kesimpulan pelapor dan terlapor, Selasa (14/11/2017), di Gedung Bawaslu Jakarta.Dalam sidang yang dimulai pukul 14.20 WIB tersebut pelapor menyampaikan kesimpulannya dan menyerahkan kepada sekretaris sidang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -Pakar Teknologi Informasi (TI) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Hasyim Gautama yang menjadi ahli dalam sidang mendengarkan keterangan ahli dari Bawaslu, Senin (13/11/2017) mengatakan, sebuah lembaga pelayanan publik yang menyelenggarakan sistem elektronik harus memiliki standar SNI 27001.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Tahapan pencalonan Pilkada 2018 akan dimulai di bulan Januari 2018. Jajaran pengawas daerah diminta untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tahapan yang rentan terjadinya sengketa pemilihan ini.
Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo dalam Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Tahap III di Jakarta, Minggu (12/11/2017) malam.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bambang Eka Cahya Widodo, saksi ahli yang dihadirkan Partai Idaman, Partai Bhineka, dan Partai Rakyat dalam sidang penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu menuturkan bahwa Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) memiliki banyak titik lemah. Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadikan Sipol sebagai penentu apakah sebuah partai yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019 dapat lanjut pada tahapan verifikasi administrasi ataukah tidak, dinilai tidak tepat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -Riawan Tjandra, Ahli Hukum Adminstrasi Negara yang dihadirkan Bawaslu dalam sidang penanganan pelanggaran dengan agenda mendengarkan keterangan ahli, Jumat (10/11/2017), menekankan bahwa legalitas dokumen yang tercetak atau tertulis lebih kuat dibandingkan dokumen elektronik.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka menanggapi Sistem Informasi Politik (Sipol) yang banyak menjadi pokok laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -Dalam sidang lanjutan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dengan agenda mendengarkan keterangan ahli, Kamis (9/11/2017), Partai Bulan Bintang (PBB) menghadirkan dua ahli, yakni Prof Zainal Arifin Husain sebagai ahli Administrasi Negara dan Nasrullah sebagai Ahli Pemilu.
