Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja memantau persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) Banjarmasin 2020. Saat mengecek langsung ke beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), dirinya optimis pengawas siap melakukan tugasnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan tantangan pengawas pemilu dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Pertama, kata dia tata kelola pemilu lima kotak, kedua beban kerja penyelanggara yang tidak proposional.
Sumatera Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja turun langsung melakukan monitoring pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar ingin jajaran struktural baru Bawaslu RI melahirkan inovasi baru. Inovasi tersebut bisa dikembangkan dari yang sudah ada, maupun inovasi yang belum pernah dimiliki Bawaslu sebelumnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap tidak adalagi disinformasi (penyampaian informasi yang salah dengan sengaja untuk membingungkan orang lain), hoaks, dan ujaran kebencian dalam pelaksanaan pemilihan baik kepala daerah atau pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap rekonstruksi kerangka hukum penyelesaian sengketa proses pemilu/pemilihan terkait kewenangan Bawaslu harus sejalan dengan undang-undang pemilihan dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pasca putusan MK atas Pilkada 2020 terkait 15 Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan 1 Penghitungan Suara Ulang, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja melihat Bawaslu dan KPU harus segera bersiap diri. Salah satunya, dia melihat simulasi PSU perlu dilakukan agar semua berjalan lebih baik dari sebelumnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan seluruh kegiatan penyelenggara pemilihan usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemungutan suara ulang (PSU) terhalang oleh anggaran.
