Dikirim oleh Robi Ardianto pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bawaslu, dan DKPP  menyetujui rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum. RDP tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu Paudi, Lolly Suhenty, dan Sekjen Bawaslu Ichsan Fuadi.

Dikirim oleh Reyn Gloria pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan Bawaslu akan mengawasi secara ketat netralitas dan independensi tim kesehatan yang memeriksa tiga pasangan Bakal Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Hal ini menjadi tahapan untuk peryaratan ketiga calon, sebelum ditetapkannya Capres dan Cawapres pada 13 November mendatang.

Dikirim oleh Reyn Gloria pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan agar provinsi-provinsi di Pulau Papua, terutama empat daerah otonomi baru (DOB), mendapat perhatian dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Pasalnya, dia menilai, berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 banyak kerawanan yang dapat terjadi di daerah-daerah tersebut.

Dikirim oleh Bhakti Satrio pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima delegasi The Counter Information Manipulation Department (CIMD) Inggris untuk membahas penanganan disinformasi dan manipulasi informasi digital dalam pelaksanaan pemilu. Pertemuan ini menyoroti urgensi komunikasi yang tepat guna menangkal narasi negatif di ruang digital.

Dikirim oleh Bawaslu Provinsi pada

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI) yang mencakup kerja sama di bidang penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap kolaborasi tersebut dapat mendorong perguruan tinggi menjadi wadah edukasi politik yang sehat bagi mahasiswa.

Dikirim oleh Robi Ardianto pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memberikan sejumlah saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta KPU segera melakukan verifikasi faktual dan/atau sinkronisasi terhadap data pemilih yang dinilai tidak valid agar memiliki kedudukan hukum sebagai pemilih baru.

Berlangganan Rahmat Bagja