Dikirim oleh Hendi Poernawan pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meminta Tunas Indonesia Raya (Tidar) untuk mempelajari semua aturan pemilu. Mulai dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU hingga peraturan Bawaslu. Tujuannya agar terhindar dari tindakan yang berpotensi melanggar aturan.

Dikirim oleh Robi Ardianto pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu resmi menggelar kompetisi debat penegakan hukum pemilu perguruan tinggi se-Indonesia ke-III tahun 2023 di Jakarta, Senin (28/8/2023). Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan tujuan dilaksanakannya debat tersebut dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat dan mahasiswa terutama dalam pemahaman penegakan hukum pemilu.

Dikirim oleh Jaa Pradana pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan dalam pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa berdampak serta mengarah ke ranah pidana. Berkaca pada Pemilu 2019, ada kasus yang bahkan sudah secara inkrah telah diputus oleh pengadilan karena dampak dari pelanggaran netralitas ASN.

Dikirim oleh Robi Ardianto pada
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menjabarkan beberapa potensi pelanggaran dalam pengawasan kampanye Pemilu 2024. Pertama, kata dia, pelanggaran alat peraga kampanye (APK) berupa pemasangan di tempat yang dilarang atau APK yang mengandung materi dan informasi yang dilarang.
 
Berlangganan Puadi