Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap pada masa yang akan datang semua pihak menganggap politik uang sebagai kejahatan serius. Menurut dia, praktik politik uang tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan dapat melibatkan tim kampanye atau kelompok lainnya juga.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta masyarakat untuk menyikapi politisasi SARA dan politik uang sebagai musuh bersama. Bagja menyampaikan itu, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang diadakan Detik.com bekerjasama dengan Kemenkominfo bertajuk #DemiIndonesia, di Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta masyarakat melaporkan ke Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran dalam Pemilu atau Pemilihan 2023, termasuk jika melihat adanya politik uang. Hanya saja, kata Bagja, penindakan pelaku politik uang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terbatas hanya selama masa kampanye.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyambut baik ajakan kerja sama Google Indonesia dalam menangkal disinformasi pemilu, melalui program-program kreatif. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menginginkan program kreatif tersebut, memuat isu-isu kepemiluan yang menjadi perhatian Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemiihan Umum - Bawaslu sedang menyusun indikator pemetaan kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024dengan tema isu strategis yang mencakup lima hal, yakni: politik uang, politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan), kampanye media mosial, netralitas ASN dan penyelenggaraan pemilu di luar negeri.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu dan Nahdlatul Ulama (NU) akan bekerja sama guna mencegah terjadinya politisasi identitas dalam Pemilu 2024 mendatang. Rencana kerja sama tersebut disepakati usai Bawaslu menyambangi gedung PBNU dan diterima Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf di Jakarta, Selasa (28/2/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan politik uang merupakan racun demokrasi. Menurutnya, kategori politik uang dalam pemilu maupun pemilihan (pilkada) banyak jenisnya, tidak hanya soal jual beli suara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mengapresiasi kerja Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang menangani dugaan pelanggaran politik uang pilkada di Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, Bawaslu akan menggelar patroli pengawasan antipolitik uang selama masa tenang yang dilakukan secara serentak di daerah yang menggelar pilkada sejak Minggu (6/12/2020) hingga Selasa (8/12/2020).
