Cibinong, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta agar pengelolaan keuangan harus terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sehingga, Bawaslu dinilainya dapat memantau dan mengontrol anggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) di lingkungan AKN I tahun 2023. Ini menunjukkan konsistensi Bawaslu dalam mepertahankan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan sejak 2015.
Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu RI melakukan pendampingan pengelolaan keuangan bagi Bawaslu daerah (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota). Selain itu, Bawaslu terus menginventarisir kebutuhan dan permasalahan agar tahun mendatang ditargetkan seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota di Indonesia dapat menjadi satuan kerja (satker).
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Ketua Bawaslu Abhan berharap jajaran Bawaslu seluruh Indonesia dapat menaati peraturan yang berlaku.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meyakini Bawaslu mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu, Bawaslu bakal terus melakukan sosialisasi pedoman pengelolaan keuangan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dana hibah ke seluruh Bawaslu Kabupaten/ Kota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyambut baik pemeriksaan pendahuluan kinerja atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Pilkada Serentak 2020 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
