Jakarta, Badan Pengawas Pemilhan Umum – Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menegaskan pembaruan sistem hukum pidana nasional wajib memprioritaskan perlindungan terhadap suara rakyat. Tidak hanya itu, dia juga menegaskan sistem hukum harus memperkuat integritas pemilu, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan berharap adanya harmonisasi antara Undang-undang (UU) Pemilu dan UU Pemilihan (Pilkada). Harmonisasi ini menurut dia khususnya mengenai tugas dan wewenang penyelenggara pemilu, penegakan hukum, dan sinkronisasi Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam setiap tahapan.
