Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengatakan proses penegakan pelanggaran pemilu untuk tiga institusi dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dituntut bekerja dengan cepat dan berkordinasi optimal jelang Pemilu serentak 2024.
Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rangka memberikan informasi terkait pengawasan Pemilu 2024, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta agar kehumasan Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/Kota dapat menyampaikan informasi yang akurat dan tidak liar.
Kasongan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam rangka peduli bencana banjir yang menimpa Kabupaten Katingan maka Bawaslu Kalimantan Tengah (Kalteng) pun memberikan bantuan sebab kantor Bawaslu Katingan pun ikut terendam. Bantuan yang diberikan dalam bentuk sembako yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak pada sebagian besar kabupaten Katingan.
Sampit, Bawaslu Kab.Kotawaringin Timur- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengapresiasi antusias peserta selama mengikuti kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar Tahun 2021 di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dia menyatakan generasi muda masa kini harus tetap memiliki semangat mengawasi dan mengawal demokrasi.
Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) untuk menjadikan hoaks atau berita bohong menjadi musuh bersama dalam Pemilu Tahun 2024 mendatang. Menurutnya hoaks perlu diberantas secara gotong royong agar meminimalisir pelanggaran.
Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilih Umum –Ketua Bawaslu Abhan menyatakan untuk mendorong pengawasan partisipatif terus dilakukan Bawaslu harus aktif dalam memberikan pendidikan. Salah satunya, jelas dia, dengan ikut menjadi bagian dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).
Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan sinergitas Bawaslu Provinsi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) sudah baik. Hal ini dilihatnya dari kordinasi dari jajaran pengawas dari tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Pilkada 2020 dengan kondisi bencana non alam.